Yogyakarta

Parameter untuk Tukin PNS 2020 Tengah Digodok

Sekda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, pihaknya tengah menggodok parameter untuk kinerja, target kinerja yang akan menjadi penentu besaran tukin.

Parameter untuk Tukin PNS 2020 Tengah Digodok
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, pihaknya tengah menggodok parameter untuk kinerja, target kinerja yang akan menjadi penentu besaran tukin.

Namun, target ini akan dilaksanakan secara berjenjang, yakni dari organisasi pemerintah daerah (OPD) terlebih dahulu baru ke penilaian personal. 

Untuk TPP yang diberikan beberapa tahun ini, ada lima atau enam parameter penilaian.

Hanya untuk tukin ini ada tambahan parameter lagi.

Sementara, besaran pemberian tukin pun tentunya menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.

Baca: Keluar dari Zona Nyaman, Tukin Jadi Cambuk untuk Buat PNS Kompetitif

Pihaknya pun memastikan besaran tukin ini tidak mengganggu belanja untuk masyarakat.

“Pak Gubernur punya kebijakan belanja publik harus lebih besar dari belanja pegawai. Masyarakat porsinya lebih besar,” urainya.

Untuk mendukung langkah tersebut, pihaknya pun akan mengefisienkan beberapa item yang selama ini ada.

Seperti penggodokan penghilangan honor-honor tim, efisienkan anggaran perawatan kendaraan dinas dan juga biaya perawatan kantor.

“Serta belanja untuk non PNS. Honor non PNS perlu ditata, jumlah non PNS ini ditengarai lebih besar dari PNSnya. Kami sedang menggodok hal ini,” jelasnya.

Baca: Akademisi Minta Evaluasi Pelaksanaan Tukin Harus Rutin

Jika dalam TPP ada anggaran sekitar Rp 100 miliar, dalam tukin ini diperkirakan bisa lebih dengan mengefisienkan anggaran-anggaran yang ada.

Kepala BPKA DIY, Bambang Wisnu Handoyo menyebut, perumusan dan persiapan untuk pemberian tukin yang ditarget tahun 2020 mendatang ini diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan.

Bambang menjelaskan, persoalan perumusan kinerja berikut target dan output kinerja itu bukan persoalan yang sederhana.

Tukin juga bukan semata-mata membagikan uang sesuai dengan kapasitas seorang PNS.

Pihaknya pun tidak akan gegabah dalam merumuskan target kinerja dan output kinerja.

Termasuk, pamameter kinerja di organisasi pemerintah daerah (OPD), hingga kinerja bidang, seksi dan staf.

Untuk itu, perumusan kinerja ini memerlukan waktu yang cukup dan menghasilkan keputusan yang matang.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi untuk memabahas tukin ini selama dua sampai tiga kali,” ujarnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ais
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved