Sleman

Bawaslu Sleman Telusuri Laporan Guru Nyaleg dan Berkampanye di Kelas saat Masa Tenang

Bawaslu Sleman menemukan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu dari seorang guru yang maju sebagai calon legislatif.

Bawaslu Sleman Telusuri Laporan Guru Nyaleg dan Berkampanye di Kelas saat Masa Tenang
internet
Logo Bawaslu 

Dalam kasus ini, Bawaslu berharap pelapor dan saksi fakta bersedia memberikan keterangannya untuk mempermudah proses investigasi.

Hal itu lantaran masih banyak ditemukan warga yang menemukan pelanggaran namun enggan melapor atau menjadi saksi.

"Karena kesulitan kita kalau laporan awal seperti ini, masyarakat kadang enggan jadi saksi, itu yang membuat kami sulit menangani. Karena kalau tak ada saksi, kita masuk di persidangan hakim pasti menanyakan saksi faktanya di mana, ya minimal dua saksi atau dua alat bukti," urainya.

Adapun aturan mengenai larangan berkampanye di lembaga pendidikan ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) Pasal 280 ayat 1.

Aturan itu berbunyi: "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: (h). menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

Selain itu, larangan berkampanye saat masa tenang juga diatur dalam undang-undang yang sama dengan Pasal 278. Jika terbukti melanggar sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.(*)

Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved