Kenaikan Gaji PNS

Gaji Dinaikan Oleh Pemerintah, Dewan Minta PNS Tingkatkan Kinerja

Kalangan legislatif meminta para PNS yang akan menerima kenaikan gaji untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan kinerjanya.

Gaji Dinaikan Oleh Pemerintah, Dewan Minta PNS Tingkatkan Kinerja
via setkab.go.id
Pegawai Negeri Sipil 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif meminta para PNS yang akan menerima kenaikan gaji untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan kinerjanya.

Meski pencairan ini juga dilaksanakan menjelang Pemilu, namun para PNS diharapkan untuk tetap bersikap netral.

“Saya kira kenaikan gaji PNS ini adalah keputusan politik bersama antara Presiden dan DPR. Maka, harus tetap netral,” jelas anggota Komisi A DPRD DIY, Slamet kepada Tribun Jogja, Jumat (12/4/2019).

Slamet menjelaskan, peningkatan etos kerja pun harus menjadi pegangan para ASN. Naik atau tidaknya gaji, melayani masyarakat dan bekerja maksimal adalah kunci. Untuk itu, naiknya gaji ini harus disikapi secara baik oleh para ASN.

Baca: BPKD DIY : Pencairan Kenaikan Gaji PNS Tunggu Peraturan Menteri Keuangan

Dia juga meminta para ASN tidak melihat besar kecilnya kenaikan gaji tersebut. Namun, upaya pemerintah untuk memperhatikan ASN patut disyukuri dengan kinerja yang lebih baik. Penggunaan uang pun harus sewajarnya.

“Jangan dilihat besar kecilnya karena beban negara ini dibagi banyak PNS. Ini disyukuri sebagai perhatian pemerintah. Apalagi, penghasilan PNS bukan dari gaji saja namun juga ada TPP atau Tukin,” urainya.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pencairan kenaikan gaji PNS masih menunggu peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Aturan tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pemberian gaji para PNS.

Baca: GKR Hemas : Yogyakarta Terbuka bagi Semua Suku, Golongan dan Agama

“Kami tidak hanya mengandalkan Peraturan Pemerintah. Kalau ada PPnya tentu nanti ada Permenkeunya,” ujar Bambang Wisnu Handoyo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY saat ditemui di kompleks Kepatihan.

Bambang menjelaskan, Permenkeu menjadi kunci untuk pencairan gaji tersebut. Dalam hal ini, daerah pun masih bingung apakah kenaikan 5 persen tersebut merupakan gaji pokok atau take home pay.

“Selain Permenkeu, kami kadang juga disusuli edaran Mendagri. Hal ini karena berpengaruh pada realisasi anggaran dan persiapan anggaran,” jelasnya. (tribunjogja)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved