Pembangunan Kereta Bandara

Ini Saran Dewan Untuk Penlok Jalur Kereta Bandara

Anggota Komisi A DPRD DIY, Slamet menjelaskan, selama pembebasan lahan, potensi konflik itu pasti akan ada, namun pasti bisa diselesaikan.

Ini Saran Dewan Untuk Penlok Jalur Kereta Bandara
TRIBUNjogja.com | Bramasto Adhy
ILUSTRASI pembangunan jalur kereta api. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menyebutkan penetapan lokasi jalur kereta api ke bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) baru akan keluar akhir Maret 2019 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Anggota Komisi A DPRD DIY, Slamet menjelaskan, selama pembebasan lahan, potensi konflik itu pasti akan ada,  skalanya besar atau kecil, namun pasti bisa diselesaikan. 

Menurutnya, pemda DIY dan Gubernur DIY sangat berpengalaman meredam konflik. 

“Apalagi ini untuk kepentingan nasional,  pasti sudah dipikirkan masak-masak. Masyarakat harus mendapat manfaat dari sini,  misalnya soal ganti rugi harus proporsional,” jelasnya.

Untuk itu dia meminta pihak PT KAI benar-benar matang dalam menetapkan lokasi. Selain itu, jalur yang ditetapkan untuk kereta api bandara ini juga tidak melalui permukiman warga yang berpotensi untuk mengganggu.

“Sedapat mungkin dihindari melalui permukiman,” ujar politisi Golkar ini.

Baca: Penetapan Lokasi Jalur Kereta Bandara YIA Tunggu Rekomendasi Kementrian ATR

Dia menjelaskan, sebelum dibangun seharusnya diselesaikan dulu analisa mengenai dampak lingkungannya. Sesuai Undang-undang bahwa jika tanah itu untuk kepentingan umum,  warga tak bisa menolak.

Proses penetapan lokasi (penlok) jalur kereta api ke bandara Internasional Yogyakarta hingga kini masih menunggu penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang baru.

Selain itu, proses penetapan ini masih menuggu rekomendasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Proses untuk penlok jalur kereta api ini masih jalan terus. Secepatnya nanti akan segera dilaksanakan,” kata Sekda DIY, Gatot Saptadi.

Gatot menjelaskan, pengajuan untuk penetapan lokasi ini sudah dilaksanakan. Beberapa proses teknis seperti pembentukan panitia sudah dilaksanakan. Namun, hal ini bergantung pada rekomendasi teknis dari Kementrian ATR.

Baca: Toyota Promo Diskon Servis Berkala Sambut Mudik Lebaran 2019

“Kementrian ATR memberikan rekomendasi. Hal ini karena belum ada di Perda RTRW yang lama, namun Perda yang baru masih berproses di Kemendagri, nunggu evaluasi,” urainya.

Untuk evaluasi Perda RTRW ini, kata dia, membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Usai dari Kemendagi, Perda ini akan masuk ke DPRD lagi. Sehingga, proses penlok memang tergantung pada adanya Perda tersebut.

“Tapi tidak masalah, toh bandara juga belum jadi beroperasional minimum tanggal 7 April,” urainya. (tribunjogja)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved