Yogyakarta

Antisipasi Polemik, KONI DIY Gelar Workshop Penyelesaian Sengketa Keolahragaan

Antisipasi Polemik, KONI DIY Gelar Workshop Penyelesaian Sengketa Keolahragaan

Antisipasi Polemik, KONI DIY Gelar Workshop Penyelesaian Sengketa Keolahragaan
Tribun Jogja/ Azka Ramadhan
Ketua Bidang (Kabid) Hukum KONI DIY, Achiel Suyanto, saat menyampaikan materi dalam workhsop penyelesaian sengketa keolahragaan, di Kantor KONI DIY, Yogyakarta, Senin (8/4/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Guna mengantisipasi polemik perpindahan atlet pada ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XV 2019 mendatang, KONI DIY menggelar workshop penyelesaian sengketa keolahragaan, di kantor setempat, Yogyakarta, Senin (8/4/2019).

Agenda yang diikuti oleh seluruh anggota KONI DIY ini, menghadirkan Ketua Pengadilan Nageri Bantul, Agung Sulistiyono, serta Ketua Bidang (Kabid) Hukum KONI DIY, Achiel Suyanto. Walau begitu, KONI DIY tetap berharap, supaya sengketa itu tidak terjadi.

"Ya, harapan kita tidak akan ada sengketa dalam Porda nanti. Tapi, workshop ini kan sebagai upaya sedia payung sebelum hujan," kata Ketua Umum (Ketum) KONI DIY, Djoko Pekik Irianto.

Baca: Final Piala Presiden 2019 Persebaya vs Arema FC - Bonek Siapkan Kejutan Khusus di GBT

Ia pun menambahkan, keberhasilan multi sport event tingkat provinsi tersebut, turut diukur dari tidak adanya sengketa atlet yang terjadi. Bukan tanpa sebab, andai terjadi sengketa saat gelaran, dirinya tak menampik, bakal mengganggu jalannya pertandingan.

"Jadi, pedoman mutasi untuk Porda DIY ini sudah dibuat, dengan mengacu pada regulasi KONI pusat, dalam rangka mengatur teknis pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional)," tambahnya.

Baca: Prediksi Skor Chelsea vs West Ham United dan Target The Blues di Peringkat Klasemen Liga Inggris

Meskipun mengacu KONI Pusat, Djoko mengakui, dalam penerapannya, ada sejumlah perbedaan. Salah satunya, terkait batasan waktu mutasi. Ia menjelaskan, jika PON menerapkan dua tahun sebelum multi sport event digelar, di Porda DIY, dibatasi satu tahun.

"Untuk Porda DIY kita simplikasikan menjadi satu tahun. Berarti, Oktober 2018 lalu menjadi batas waktu mutasi. Sehingga, kalau ada atlet yang mau pindah ke daerah lain, sudah tidak bisa. Itu permintaan banyak, tapi aturannya detail," jelasnya.(tribunjogja)

Penulis: aka
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved