Yogyakarta

Terkait Putusan MK, Selaraskan Pemahaman Surat Tugas

Terkait surat tugas, Harsya mengatakan bahwa perlu membangun pemahaman tentang tugas yang seperti apa.

Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kota Yogyakarta menilai perlu segera melakukan koordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta.

Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudra mengatakan dari 4 poin yang menjadi putusan MK tersebut, setidaknya ada 1 poin penting yang perlu dilakukan penyelarasan pemahaman dengan pihak KPU Kota Yogyakarta.

"Ada poin terkait pemilih tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan pindah pilih paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan. Kalau korban bencana sudah jelas. Sakit juga jelas karena ada surat keterangan dokter dan untuk mengeluarkan itu dokter terikat dengan sumpahnya dulu. Tapi yang perlu dibahas lagi yakni soal surat tugas," tandasnya, Selasa (2/4/2019).

Baca: Bawaslu Kota Yogya Sisir Potensi WNA dalam DPT

Terkait surat tugas, Harsya mengatakan bahwa perlu membangun pemahaman tentang tugas yang seperti apa.

Misalkan dari instansi yang berwenang menugaskan pegawainya untuk tugas melanjutkan pendidikan atau tugas belajar, melakukan pemantauan pemilu, perawat dan dokter yang menerapkan sistem shift dalam bertugas, dan sebagainya.

"Termasuk tenaga kesehatan, satpam, dan pegawai hotel bisa tidak masuk kategori itu. Di Kota Yogyakarta terdapat puluhan Hotel Bintang dan ada ribuan pegawai. Ada juga banyak Pabrik dan Tenaga Kesehatan yang harus berjaga meski libur. Ribuan pekerja ini harus kita lindungi hak pilihnya," tandasnya.

Namun, untuk pindah pilih bagi mahasiswa luar kota yang hendak menggunakan suaranya di Kota Yogyakarta, dijelaskan Hasrya tidak termasuk dalam putusan MK tersebut.

Baca: KPU Kota Yogyakarta Targetkan Pelipatan Surat Suara Selesai 10 Hari

"Ini tidak masuk. Kalaupun mau menggunakan hak pilihnya bisa pulang ke kota asalnya dan termasuk dalam DPK ( Daftar Pemilih Khusus)," tambahnya.

Selanjutnya tentang poin penting lain dalam putusan MK yakni perpanjangan waktu penghitungan suara di TPS.

Poin ini dirasa sangat penting mengingat beberapa TPS di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori TPS gendut atau memiliki pemilih sekitar 300 orang, yakni di Umbulharjo dan Gondokusuman.

"Kami mendukung kebijakan yang ini. Kalau dipaksakan, petugas dalam kondisi kelelahan, maka risiko kesalahan penulisan dan sebagainya menjadi sangat besar," tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat terkait putusan MK tersebut.

Terkait perpanjangan pindah pemilih, ia menegaskan bahwa hanya bis adilaukan sesuai dengan putusan MK yakni korban bencana, pindah tugas, dan sakit.

"Termasuk yang ada di Lapas," tambahnya.

Selanjutnya ketika dimintai tanggapan mengenai perpanjangan waktu penghitungan suara di TPS disambut gebira oleh pihaknya.

"Meski demikian, tetap harus melanjutkan penghitungan. Bukan berarti bisa ditinggal tidur atau istirahat, harus terus," ucapnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved