Yogyakarta

Terkait Putusan MK, Selaraskan Pemahaman Surat Tugas

Terkait surat tugas, Harsya mengatakan bahwa perlu membangun pemahaman tentang tugas yang seperti apa.

Terkait Putusan MK, Selaraskan Pemahaman Surat Tugas
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Kota Yogyakarta menilai perlu segera melakukan koordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta.

Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudra mengatakan dari 4 poin yang menjadi putusan MK tersebut, setidaknya ada 1 poin penting yang perlu dilakukan penyelarasan pemahaman dengan pihak KPU Kota Yogyakarta.

"Ada poin terkait pemilih tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan pindah pilih paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan. Kalau korban bencana sudah jelas. Sakit juga jelas karena ada surat keterangan dokter dan untuk mengeluarkan itu dokter terikat dengan sumpahnya dulu. Tapi yang perlu dibahas lagi yakni soal surat tugas," tandasnya, Selasa (2/4/2019).

Baca: Bawaslu Kota Yogya Sisir Potensi WNA dalam DPT

Terkait surat tugas, Harsya mengatakan bahwa perlu membangun pemahaman tentang tugas yang seperti apa.

Misalkan dari instansi yang berwenang menugaskan pegawainya untuk tugas melanjutkan pendidikan atau tugas belajar, melakukan pemantauan pemilu, perawat dan dokter yang menerapkan sistem shift dalam bertugas, dan sebagainya.

"Termasuk tenaga kesehatan, satpam, dan pegawai hotel bisa tidak masuk kategori itu. Di Kota Yogyakarta terdapat puluhan Hotel Bintang dan ada ribuan pegawai. Ada juga banyak Pabrik dan Tenaga Kesehatan yang harus berjaga meski libur. Ribuan pekerja ini harus kita lindungi hak pilihnya," tandasnya.

Namun, untuk pindah pilih bagi mahasiswa luar kota yang hendak menggunakan suaranya di Kota Yogyakarta, dijelaskan Hasrya tidak termasuk dalam putusan MK tersebut.

Baca: KPU Kota Yogyakarta Targetkan Pelipatan Surat Suara Selesai 10 Hari

"Ini tidak masuk. Kalaupun mau menggunakan hak pilihnya bisa pulang ke kota asalnya dan termasuk dalam DPK ( Daftar Pemilih Khusus)," tambahnya.

Selanjutnya tentang poin penting lain dalam putusan MK yakni perpanjangan waktu penghitungan suara di TPS.

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved