Gunungkidul

Pemkab Gunungkidul Lakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Penerima PKH

Jika dalam verifikasi ditemukan penerima tidak tepat sasaran maka kuota dapat dipindahkan ke warga yang berhak menerima bantuan.

Pemkab Gunungkidul Lakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Penerima PKH
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Untuk menghindari penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran, Pemkab Gunungkidul lakukan verifikasi dan validasi terhadap penerima PKH.

Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Siwi Iriyanti, Kamis (28/3/2019).

"Meskipun data penerima dari pemerintah pusat namun pemkab terus lakukan verifikasi dan validasi sehingga para penerima manfaat bisa tepat sasaran. Untuk melakukan validasi kami bekerjasama dengan pendamping PKH, pemerintah desa dan juga kecamatan," paparnya pada Tribunjogja.com.

Siwi menjelaskan jika dalam verifikasi ditemukan penerima tidak tepat sasaran maka kuota dapat dipindahkan ke warga yang berhak menerima bantuan.

"Kami bersama pemerintah desa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang telah mampu untuk masyarakat yang telah dianggap mampu legowo melepaskan atau mau mengundurkan diri dari penerima bantuan," katanya.

Sementara itu koordinator Petugas PKH Gunungkidul, Herjun Pangaribowo mengatakan, verifikasi dan validasi data akan terus dilakukan.

Data saat ini PKH ada 62.700 namun pada tahun ini sudah ada 874 keluarga penerima manfaat mengundurkan diri dari program PKH.

Baca: Pemkab Gunungkidul Kesulitan Kembangkan Area Geopark Gunungsewu

"Alasan keluar bermacam-macam mulai dari tidak memenuhi syarat hingga dirasa telah mampu sehingga mereka mengundurkan diri dari peenrima program secara sukarela," katanya.

Lanjutnya keluarga yang telah mengundurkan diri secara sukarela karena membaiknya ekonomi ada sebanyak 540 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan lainnya sudah tidak masuk kriteria penerima manfaat.

"Yang mengundurkan diri dari KPM terbanyak ada di tahun 2018 karena membaiknya perekonomian sedangkan pad tahun 2019 kali ini ada 69 keluarga, faktor ekonomi membaik kebanyakan dampak dari pembebasan lahan Jalur Jalan Lintas Selatan. Ada 12 keluarga yang keluar dari KPM di Tepus karena mendapatkan ganti rugi lahan," pungkasnya. (*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved