Yogyakarta

Bekraf dan LPPM UPN Veteran Yogyakarta Dorong Pengusaha Ekonomi Kreatif Daftarkan HKI

Bekraf dan LPPM UPN, Dorong Pengusaha Ekraf Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual

Istimewa
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, meninjau produk pelaku ekonomi kreatif yang ditampilkan dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang ekonomi kreatif (ekraf) di Grand Dafam Rohan, Selasa (26/3/2019) lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM - Sebagai upaya mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan HKI miliknya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta (UPNVY) bekerjasama menggelar sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang ekonomi kreatif (ekraf) di Hotel Grand Dafam Rohan, Selasa (26/3/2019) lalu.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.

Dalam acara tersebut, Ari Juliano Gema selaku Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf yang turut hadir dalam acara tersebut menuturkan, HKI merupakan inti dan salah satu indikator dari perkembangan ekraf.

"Kami terus melakukan sosialisasi di setiap daerah," ujarnya seperti dikutip TribunJogja.com dari keterangan resminya, Rabu (27/3/2019).

Baca: Tim Jaguar Geledah Rumah Kosong Temukan Boneka Jailangkung, Kain Kafan Hingga Dupa Pemanggil Setan

Ari menjelaskan, HKI merupakan identitas produk sehingga konsumen tak akan ragu untuk memiliki produk tersebut.

Kendati demikian, Ari menambahkan, kesadaran pelaku usaha ekraf untuk mendaftarkan HKI masih perlu untuk terus didorong.

Dari survei di tahun 2016, baru 11 persen pelaku ekraf yang mendaftarkan HKI-nya.

"Maka kami harap adanya sosialisasi ini bisa membantu meningkatkan mereka tentang pemahaman HKI dan mau mendaftarkannya," sebut Ari.

Baca: Pria Gotong Kekasihnya ke RS Seusai Berhubungan Badan Selama Berjam-jam, Akhirnya Tak Tertolong

Saat ditanya perihal masih sedikitnya jumlah pengusaha Ekraf yang mencatatkan HKI nya, Ari rupanya memaklumi angka tersebut. Menurut Ari, pengurusan HKI memang cukup mahal dan ribet.

"Sebenarnya mengurus di daerah bisa, tapi memang berkas akan dibawa ke Jakarta, jadi agak lama. Biaya pendaftarannya juga mencapai Rp 2 Juta untuk 1 nama," katanya.

Kendati demikian, pihaknya meyakinkan kepada pelaku usaha ekraf, apa yang didapatkan oleh pelaku ekraf usai mendaftarkan HKI tetap akan sebanding dengan perlindungannya.

Baca: Kronologi Mahasiswi Tewas Tersambar Kereta Api di Sleman, Niat Hati Foto Berlatar Belakang Kereta

"Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga telah membuat forum pendaftaran daring. Ke depan akan tetap ada perkembangan," tutur Ari.

Sementara itu, Ketua Sentra HKI Wimsyaristek UPNVY, Ir Ari Wijayani MP, menuturkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan.

"Tahun ini kami juga sosialisasi ke 6 kota, seperti Malang, Yogyakarta, Padang, Makassar, Pontianak dan Denpasar. Semoga sosialisasi ini membantu pelaku ekraf untuk lebih maju," sebutnya.(tribunjogja)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved