Gunungkidul

Hari Pertama Kampanye, Rapat Umum di Gunungkidul Sepi

Ia mengaku tidak mengetahui alasan partai politik tidak menggunakan haknya untuk menggelar rapat umum di Gunungkidul.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Hari pertama kampanye rapat umum di Kabupaten Gunungkidul sepi pasalnya hari ini, Minggu (24/3/2019) tak ada satupun partai politik maupun pasangan calon presiden yang memanfaatkan untuk kampanye.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani menuturkan kampanye terbuka akan dibuka dari Minggu 24 maret 2019 hingga 13 April 2019.

Menurut jadwal hari ini adalah jadwal kampanye untuk paslon no 01 dan beberapa partai politik.

"Hari ini jadwal kampanye untuk partai politik seperti PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI. Namun belum ada surat pemberitahuan yang masuk ke KPU Gunungkidul, kelihatannya memang belum ada yang memanfaatkannya," katanya, Minggu (24/3/2019).

Baca: Rapat Umum Terbuka Sudah Dimulai, Peserta Pemilu Berkomitmen Wujudkan Kampanye Damai

Ia mengaku tidak mengetahui alasan partai politik tidak menggunakan haknya untuk menggelar rapat umum di Gunungkidul.

Penetapan jadwal berdasarkan peraturan Keputusan KPU DIY Nomor 38/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/ 2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD DIY dan Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Calon Anggota DPD RI Dapil DIY Tahun 2019.

"Kampanye rapat umum dapat dilaksanakan mulai pukul 09.00-18.00 WIB. Namun ada beberapa tempat yang tidak boleh digunakan untuk kampanye seperti di Alun-alun Wonosari dan Stadion Handayani," katanya.

Ahmadi mengatakan petugas kampanye juga wajib untuk menyapaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian dan tembusannya ke KPU serta Bawaslu Gunungkidul.

Baca: Berikut Daerah yang Dikunjungi oleh Jokowi-Maruf, Prabowo-Sandiaga di Hari Pertama Kampanye Terbuka

Sementara itu Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan peserta pemilu dilarang untuk memebrikan untuk akomodasi maupun uang makan.

Aturan tersebut telah tertuang pada Surat Edaran KPU NO 278/PL.0.4-Kpt/KPU/I/2019 yang mengatur mengenai biaya makan, minum, dan transportasi.

"Aturan inni harus ditaati oleh semua peserta pemilu karena jika ada yang melanggar dengan mmeberikan uang maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pemilu dengan dugaan politik uang," katanya.

Ia menambahkan peserta pemilu dapat memberikan akomodasi namun dalam bentuk yang berbeda misalnya saja dalam bentuk voucher atau barang langsung seperti makan, bahan bakar minyak (BBM), namun jumlahnya pun juga dibatasi maksimal Rp 25 ribu per orang.

"Kami berharap peserta pemilu dapat tetap menjaga ketertiban. Untuk pengawasan kami akan mengoptimalkan seluruh anggota kami dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, disaat pencoblosan nanti kami juga sudah menyiapkan petugas pengawas di tiap TPS," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved