Yogyakarta

Tingkatkan Kompetensi Pekerja, Pemda DIY Bentuk Komite Pelatihan Vokasi Daerah

Tingkatkan Kompetensi Pekerja, Pemda DIY Bentuk Komite Pelatihan Vokasi Daerah

Tingkatkan Kompetensi Pekerja, Pemda DIY Bentuk Komite Pelatihan Vokasi Daerah
Tribunjogja.com/Fatimah Artayu Fitrazana
Karir Expo Jogjakarta 

TRIBUNJOGJA.COM - Untuk meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia, Pemerintah Daerah DIY melakukan terobosan. Salah satu langkahnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melaksanakan sosialisasi terkait pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD).

Kegiatan untuk membentuk KPVD ini adalah untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal pembentukan Komite Pelatihan Vokasi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KPVD dibentuk dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia, Pemda DIY diminta segera mengembangkannya dan bekerja sama dengan industri yang ada di daerahnya masing-masing.

Sekda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, angka human capital indeks relatif masih menempati tingkat menengah ke bawah, dan menjadi tugas berat bagi pemerintah. Pembangunan ketenagakerjaan menjadi aspek dimensi yang saling berkaitan.

Baca: Lowongan Kerja Perusahaan BUMN PT PP, Buka Rekrutmen Lulusan Teknik Sipil

Baca: Agar Lebih Produktif ketika Bekerja dari Rumah, Perhatikan 10 Hal Berikut

“Masa kerja ini dipilih terkait dengan kepentingan pengusahanya, pemerintahnya dan secara komperensif saling berkaitan. Terkait hal-hal yang disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan tentang cara peningkatan SDM, antara lain perlu adanya transparansi lowongan kerja, standar kompetensi, akreditasi lembaga pelatihan, dan yang terpenting tentang sertifikasi,” ujarnya, Jumat (22/3/2019).

Gatot mewakili pemerintah daerah  mendukung sepenuhnya pembentukan komite pelatihan vokasi daerah. Hal ini karena pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi tenaga kerja dengan perencanaan tenaga kerja, sebagai proses penyusunan ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan.(tribunjogja)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved