Kota Yogya

FORPI Kota Yogya Pantau Pencairan Dana Kelurahan

Forpi Kota Yogya mendorong perlu adanya regulasi yang kuat berupa revisi agar dapat dirampungkan dalam waktu tidak terlalu lama.

FORPI Kota Yogya Pantau Pencairan Dana Kelurahan
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Koordinator Forpi Kota Yogya, Baharuddin Kamba 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba mengatakan belum lama ini pihaknya berkunjung ke Kantor Kecamatan Jetis dan bertemu juga dengan Lurah Bumijo.

Kamba menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menanyakan tentang persoalan dana kelurahan yang akan cair pada bulan Maret 2019 ini.

Pada dialog tersebut didapatkan informasi mengenai jumlah personil di Kelurahan yang minim yakni lima orang.

Baca: On Trend: 6 Gaya Mix and Match Koleksi Terbaru Gaudi Clothing

"Tentunya sangat berat dalam pengelolaan termasuk pembuatan laporannya nantinya," ucapnya pada Tribunjogja.com, Kamis (7/3/2019).

Selanjutnya, tambah Kamba, Lurah Bumijo meminta adanya pendampingan baik dari Kecamatan Jetis maupun dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hal ini guna memastikan tidak ada kesalahan dari penggunaan maupun laporan dana Kelurahan sebesar Rp 352 juta.

"Saat ini mereka menunggu kegiatan misalnya berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) guna menunjang kapasitas dan kemampuan dalam menyusun dana kelurahan. Tentunya dengan adanya dana Kelurahan ini tidak hanya menambah pekerjaan tentunya juga merupakan beban dan tekanan psikologis tersendiri bagi Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah 45 Kelurahan," bebernya.

Baca: Pemprov DIY Kembalikan Fungsi Bangsal

Kamba pun berpesan agar pihak kelurahan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana kelurahan.

Forpi Kota Yogya, lanjutnya, juga mendorong perlu adanya regulasi yang kuat berupa revisi Peraturan Walikota (Perwal) agar dapat dirampungkan dalam waktu tidak terlalu lama.

"Prinsip Kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan payung hukum yang kuat menjadi sebuah keharusan dalam pengelolaan dana Kelurahan. Selain itu juga memang diperlukan pendampingan dalam pengelolaan dana Kelurahan ini," ujarnya.(*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved