Yogyakarta

Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta Belum Optimal, Ini Faktornya

Kalangan legislatif menyebut penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta masih belum signifikan.

Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta Belum Optimal, Ini Faktornya
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Kalangan legislatif menyebut penurunan angka kemiskinan di Yogyakarta masih belum signifikan.

Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah belum optimalnya lembaga yang bertanggung jawab pada penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan menjelaskan, kemiskinan Yogyakarta mencapai 12,36 persen per September 2017 atau tertinggi se-Pulau Jawa.

Meski ada penurunan menjadi 11,81 persen di September 2018, penurunan belum signifikan.

Baca: On Trend: 6 Gaya Mix and Match Koleksi Terbaru Gaudi Clothing

Beberapa faktor pemicu tidak signifikannya penurunan angka kemiskinan di DIY diantaranya adalah faktor data yang tidak valid, belum optimalnya peran lembaga yang bertanggung jawab penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

“Serta rendahnya sinergi antar OPD dan pemda DIY dengan pemerintah kabupaten, kota, keterlibatan masyarakat dalam penanganan kemiskinan, serta adanya ketergantungan program kemiskinan,” ujarnya pada Tribunjogja.com, Selasa (5/3/2019).

Dalam rapat paripurna penjelasan DPRD DIY terkait Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Penanggulangan Kemiskinan pada rapat paripurna di DPRD DIY mengatakan penyusunan Raperda dilatarbelakangi masih tingginya angka kemiskinan tersebut.

“Penyesuaian program menyesuaikan dengan potensi warga miskin juga sangat diperlukan untuk percepatan penurunan kemiskinan di Yogyakarta,” urainya.

Selain itu juga ada penetapan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan potensi tinggal rumah tangga miskin.

Baca: Ini Penyebab Angka Kemiskinan di DIY Masih Tinggi Menurut BPS

Dia juga menyebutkan, modal sosial yang sudah ada bisa dimunculkan dan diperkuat agar kohesi sosial menjadi kekuatan percepatan penanggulangan kemiskinan di DIY.

Ketua Komisi D, Koeswanto menjelaskan, payung hukum untuk penanggulangan kemiskinan ini memang diperlukan.

Hal ini agar pemerintah juga bisa melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif dan ada landasan hukumnya.

Koeswanto menjelaskan, pembahasan mengenai raperda penanggulangan kemiskinan ini akan dilaksanakan hingga triwulan I.

Pihaknya pun akan bekerja secepat mungkin sehingga produk payung hukum ini bisa menurunkan angka kemiskinan hingga menjadi 7 persen di tahun 2022. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved