ADVERTORIAL

KPPN Yogyakarta Komitmen Terapkan Zona Integritas

KPPN Yogyakarta menerapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, baik pada sisi internal serta eksternal.

KPPN Yogyakarta Komitmen Terapkan Zona Integritas
TRIBUNJOGJA.COM / Josef Leon
Suasana FGD Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang diselenggarakan oleh KPPN Yogyakarta, Selasa (5/3/2019) di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta. 

Satu di antara celah yang berpotensi menjadi tindakan korupsi adalah pada bagian perizinan.

Untuk itu, bidang perizinan menjadi satu di antara fokus strategi nasional (stranas) dalam upaya mencegah potensi korupsi dengan melakukan reformasi birokrasi di bidang perizinan melalui simplifikasi.

"Namun pelaku usaha juga mesti terlibat dalam program ini, karena kalau pelaku usahanya masih melakukan transaksi koruptif dalam aktivitas perusahaan lama-lama bisa jadi integritas aparatur juga goyah," tegasnya.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas mengelola perbendaharaan negara, menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan zona integritas.

Baca: Pengadilan Negeri Yogyakarta Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Kepala Kantor KPPN Yogyakarta, Istu Wahudi mengutarakan, pihaknya memfokuskan dua upaya dalam menerapkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yakni pada sisi internal serta eksternal.

Istu menjelaskan, pada sisi internal pihaknya melakukan manajemen perubahan mulai dari jenjang pemangku jabatan yang paling atas untuk memberikan contoh bagi bawahannya bagaimana dalam bertindak dan berperilaku selaiknya ASN.

Kemudian, dari sisi tata pelaksanaan pelayanan, KPPN Yogya melakukan evaluasi ulang terkait prosedur dan celah yang berpotensi menimbulkan perilaku korupsi.

"Dari sisi sumber daya manusia kita juga selalu berikan edukasi dan lakukan pengembangan kompetensi, sementara untuk pengawasan sendiri kita melakukan pengawasan kepada pegawai baik itu kedisiplinan, kode etik, maupun belanja yang menggunakan APBN," jelas Istu.

Sedangkan eksternal yakni pada sisi pelayanan, pihaknya mengedepankan transparansi kepada para mitra kerja dan berusaha memaparkan baik mengenai lama waktu, syarat ataupun tarif.

"Termasuk tarif atau biaya itu semua layanan kita Rp0. Makanya kita juga undang para pengusaha supaya sosialisasi juga. Paling tidak kalau mereka tahu, bisa mencegah," ujarnya. (*)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved