Breaking News:

Kulon progo

Kinerja Perencanaan RKPD Harus Optimal

Usulan rencana kegiatan dalam penyusuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kulon Progo 2020 bakal dibatasi.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Usulan rencana kegiatan dalam penyusuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kulon Progo 2020 bakal dibatasi.

Hal itu dimaksudkan agar kinerja perencanaan lebih optimal.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo, Didik Wijanarto dalam koordinasi forum perangkat daerah untuk pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 di Aula Adikarto komplek pemda Kulon Progo, Selasa (5/3/2019).

Menurut Didik, tujuan pembatasan usulan adalah untuk meningkatkan kinerja perencanaan.

Baca: Relokasi Pasar Teteg di Kulon Progo Pertengahan Tahun Ini

Dalam hal ini, parameter untuk meningkatkan kinerja perencanaan ditunjukkan dengan besaran persentase kegiatan yang dapat dibiayai dalam APBD dibanding dengan usulan rencana kegiatan yang termuat di RKPD.

“Penyusunan RKPD 2020 perlu dilakukan penetapan plafon per program sesuai dengan prediksi kemampuan keuangan daerah,” jelas Didik.

Disebutkan, RKPD disusun untuk dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. RKPD 2020 harus sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2020.

“Dengan mempercepat pembangunan Infrastuktur pendukung Program Strategis Nasional (PSN), serta meningkatkan kualitas SDM dan daya saing produk lokal dalam rangka Revolusi 4.0,” kata Didik.  

Baca: Pertengahan Maret, Tambak Udang Selatan NYIA Kulon Progo Harus Dibersihkan

Kepala Bagian Rumah Tangga, Sekretariat Daerah Kulon Progo, Siti Muqodimah dalam paparannya menyampaikan rencana anggaran program tahun 2020 pada bagian rumah tangga sebesar Rp1,3 miliar. 

Terbagi pada beberapa program di antaranya pelayanan administrasi perkantoran, program perencanaan, pengendalian evaluasi kinerja, serta program peningkatan sarana kerja, kualitas SDM dan program peningkatan sistem pengawasan internal.(TRIBUNJOGJA.COM)
 

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved