Breaking News:

Yogyakarta

Soal Hibah Untuk Pemilik Bangunan, Pemda Masih Akan Susun Pergub

Pemerintah Provinsi DIY tengah menyiapkan regulasi untuk penataan fasad pada bangunan yang masuk dalam sumbu filosofi.

Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Provinsi DIY tengah menyiapkan regulasi untuk penataan fasad pada bangunan yang masuk dalam sumbu filosofi.

Hal ini agar penataan bisa segera dilakukan dan bisa mengejar deadline pengusulan sumbu filosofi sebagai bagian warisan budaya dunia.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho menjelaskan, beberapa hal yang berkaitan dengan penataan fasad sumbu filosofi diantaranya adalaha pemugaran pojok beteng lor wetan.

Termasuk beberapa fasad di Malioboro seperti ketandan.

Baca: DPRD DIY :KEK Harus Dikonsep Matang dan Bisa Entaskan Kemiskinan

“Hal ini membutuhkan waktu terutama kaitan dengan aturan main. Rata-rata bangunan adalah milik perorangan sementara dalam aturannya tidak boleh hibah pada perorangan, maka Pemda yang harus menyiapkan regulasi,” jelasnya, Minggu (3/3/2019).

Pihaknya pun telah memiliki tim untuk melakukan kajian mengenai sejarah bangunan tersebut.

Dalam peraturan menteri, hibah pada perorangan ini tidak bisa dilakukan.

Hal ini seperti pada proses penataan pedagang kaki lima (PKL).

“Hibah perorangan itu dalam Permennya tidak ada. PKL itu mendapat hibah karena di bawah naungan paguyuban. Jadi nanti berupa kelompok kawasan atau apa saya belum bisa matur (menjelaskan),” ulasnya.

Baca: Pemprov DIY Targetkan Semester I 2019 Layanan OSS Berjalan Optimal

Untuk leading sector dalam pemugaran fasad ini, kata dia, bisa ditangani oleh Paniradya Keistimewaan atau OPD yang lainnya. 

Dalam hal ini untuk persoalan BCB dan fasadnya bisa menjadi tugasnya.

“Namun, pembahasan pembagian peran ini masih berjalan dan belum selesai. Kami segera menyiapkan Pergub regulasinya,” urainya.

Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro, Budhi Susilo menjelaskan, Pergub untuk hibah bagi pemilik fasad bangunan di kawasan sumbu filosofi  dibuat tetap mengacu pada UU Keistimewaan dan tidak diskriminatif.

Menurutnya, ada beberapa aturan yang bisa menjadi pijakan seperti UU Keistimewaan.

Sesuai UU Keistimewaan, ujarnya, tanah yang ditempati menjadi toko ini adalah tanah negara, jadi Pemda berhak mengajukan rekomendasi.

Baca: Driver Get Indonesia di Yogyakarta Dibekali Pengetahuan Keistimewaan

“Untuk pengubahan fasad bangunan juga harus seizin pemilik lahan atau toko," urainya.

Dia menambahkan, dengan adanya konsep Malioboro yang bermakna untaian sejuta bunga, pemerintah juga harus serius membenahi.

Utamanya, masih banyaknya PKL yang mangkal sembarangan di pedestrian.

Dia mengapresiasi jika ada rencana fasad yang akan dikembalikan atau disesuaikan dengan konsep beragam budaya.

Bangunan toko miliknya itu berdiri pada tahun 1975.

Di beberapa toko di dekatnya ada yang bercorak etnis Tionghoa.

Sehingga, jika ada pengubahan, maka harus disesuaikan aturan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved