Breaking News:

Yogyakarta

Ketua DPRD Kulon Progo : Pelabuhan Tanjung Adikarta Harus Segera Ditangani

Wacana membentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) perlu segera direalisasikan agar kerusakan fisik pelabuhan tidak semakin parah.

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha
Editor: Gaya Lufityanti
tribunjogja/hamim thohari
Foto udara pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, Karangwuni, Wates, Kulonprogo. Pelabuhan yang mulai dibangun 2004 ini belum bisa difungsikan sesuai tujuan pembangunan karena gelombang besar dan sedimentasi. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah diminta segera menangani Pelabuhan Tanjung Adikarta yang terkesan mangkrak tanpa pengelolaan aktif.

Wacana membentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) perlu segera direalisasikan agar kerusakan fisik pelabuhan tidak semakin parah.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati.

Menurutnya, fisik bangunan pelabuhan yang ada di wilayah Karangwuni, Kecamatan Wates itu berpotensi semakin rusak bila tidak segera ada eksekusi atau tindak lanjut yang konkrit dari Pemerintah DIY maupun Kulon Progo atas pengelolaannya.

Baca: PBTY Telah Usai, Capaian Tertinggi Masuk Wonderful Indonesia

Pun saat ini sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang pelabuhan sudah dalam kondisi rusak.

Dalam penilaiannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu segera berkoordinasi untuk menemukan solusinya.

Apalagi semoat muncul wacana Pemerintah DIY untuk membentuk KPBU bagi pengelolaan pelabuhan tersebut dan dana provinsi akan dialokasikan ke dalamnya.

"Itu harus segera direalisasikan. Kalau tidak, kami khawatir bangunan pelabuhan justru akan semakin banyak kerusakan," kata Akhid pada Tribunjogja.com, Minggu (24/2/2019).

Baca: Butuh Rp 450 Miliar untuk Perpanjang Breakwater di Pelabuhan Tanjung Adikarta

Belum jelasnya penanganan pelabuhan Tanjung Adikarta menurutnya sangat disayangkan mengingat pembangunan pelabuhan itu memakan biaya yang tidak sedikit.

Yakni, sekitar Rp 450 miliar.

Ditambah lagi kerusakan sudah terjadi ketika fisik pelabuhan perikanan itu belum juga dioperasionalkan sesuai fungsinya.

"Sangat disayangkan kalau dibiarkan. Bisa-bisa keinginan pemerintah pusat untuk mempunyai pelabuhan di sini hanya jadi impian belaka," kata Akhid.

Baca: Ojol Sambut Baik Kemenhub Batalkan Pembatasan Jam Kerja

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo, Sudarna menyebut belum semua kebutuhan di pelabuhan itu terbangun sehingga tidak bisa disebut mangkrak.

Ada beberapa bagian yang harus diselesaikan dulu sebelum pelabuhan bisa diperasikan.

Di antara infrastruktur yang mendesak untuk diselesaikan yakni instalasi pemecah ombak di sisi timur serta pengerukan pasir pada jalur masuk kapal.

"Supaya pelabuhan bisa dimanfaatkan, dua infrastruktur ini harus diselesaikan," kata dia.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved