Bantul

Dinsos dan Polres Bantul Kerja Sama Pendistribusian PKH dan BPNT

Kerja sama untuk pengamanan distribusi diperlukan karena kepolisian ada yang menerima aduan masyarakat yang merasa tidak mendapat bantuan.

Dinsos dan Polres Bantul Kerja Sama Pendistribusian PKH dan BPNT
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Fathonaty
Kepala Dinsos P3A Bantul Didik Warsito mengatakan perlu kerja sama dengan kepolisian untuk distribusi PKH dan BPNT, Senin (25/2/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Sosial (Dinsos) P3A Bantul bekerja sama dengan Polres Bantul untuk pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal tersebut sesuai MoU antara Kementerian Sosial dan Kepolisian RI untuk pengawalan distribusi tersebut.

Kepala Dinsos P3A, Didik Warsito mengatakan kerja sama tersebut terkait beberapa hal seperti data hingga distribusi bantuan.

"Menyangkut akurasi data dan menjamin distribusi sampai ke penerima," kata Didik pada Tribunjogja.com usai rapat koordinasi di Polres Bantul, Senin (25/2/2019) sore.

Baca: STIE Mitra Indonesia Siapkan Mahasiswa yang Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

Lanjut Didik, kerja sama untuk pengamanan distribusi diperlukan karena kepolisian ada yang menerima aduan masyarakat yang merasa tidak mendapat bantuan.

"Jadi ada yang merasa tidak mendapat bantuan, dia merasa lebih berhak diberi bantuan. Yang kedua memang terjadi masalah saat distribusi," terang Didik.

Untuk itu, perlu diadakan kerja sama.

"Jadi perlu MoU dengan juga dengan pusat. Ini untuk BPNT dan PKH," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Bantul AKP Partuti Wijayanti menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan para pendamping PKH.

Baca: Longsor Timpa Rumah di Wonolelo Bantul

"Kami ada satgas binmas untuk pendataan dan sosialisasi," kata Partuti.

Satsabhara juga dilibatkan untuk pengamanan pendistribusian dan memantau ketersediaan barang yang akan didistribusikan.

"Bagaimana ketersediaannya di warung-warung seperti apa juga dipantau," tuturnya.

Satgas lidik dari reskrim juga dikerahkan untuk memantau kerawanan terhadap korupsi bantuan tersebut.

Lanjutnya, kerja sama ini dimulai dari Januari yang lalu.

"Sudah dimulai Januari kemarin, tanggal 25," ujarnya.(*)

Penulis: amg
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved