Gunungkidul

Antisipasi Akreditasi Dicabut, Dishub Gunungkidul Segera Terapkan Smart Card

Dishub Kabupaten Gunungkidul memberlakukan Smart Card yang berisi data kendaraan dan identitas pemilik kendaraan.

Antisipasi Akreditasi Dicabut, Dishub Gunungkidul Segera Terapkan Smart Card
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul memberlakukan Smart Card yang berisi data kendaraan dan identitas pemilik kendaraan.

Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi pencabutan akreditasi uji KIR kendaraan.

Kepala Dishub Gunungkidul, Syarif Armunanto mengatakan, jika pihaknya tidak segera berbenah maka akreditasi dapat dicabut oleh Kementrian Perhubungan.

"Kalau sampai dicabut dampaknya adalah pelayanan uji KIR bisa dilimpahkan kepada swasta atau ke dishub kabupaten lain seperti dishub Bantul atau Sleman," katanya pada Tribunjogja.com, Senin (25/2/2019).

Baca: PBTY Telah Usai, Capaian Tertinggi Masuk Wonderful Indonesia

Lanjutnya jika pihaknya tidak diberikan izin untuk melakukan uji KIR maka dapat mimbulkan efek lainnya, yaitu dapat mengurangi pendapatan daerah Gunungkidul.

"Program smart card merupakan tindak lanjut dari program kementrian perhubungan, kami berusaha proaktif terhadap kebijakan pemerintah pusat," ucapnya.

Ia menuturkan penggunaan smart card dapat menguntngkan masyarakat selain sudah ada data pemilik dan data kendaraan smart card nantinya dapat menghindari buku palsu KIR palsu.

"Program ini merupakan penyerderhanaan dari sistem manapun, melalui smart card sudah tidak bisa lagi main-maindengan hasilnya sebab saat dilakukan pengujian data langsung terkoneksi dengan kemenhub," jelasnya.

Baca: Dewan Kritik Rendahnya Serapan Anggaran di Lingkungan Pemkab Gunungkidul

Ia menuturkan dengan program smart card adlah sebagai bentuk transparansi terhadap pengujian kendaraan bermotor, menurutnya Peraturan Daerah (Perda) telah dilakukan evaluasi oleh Provinsi DIY.

"Program ini tinggal dibahas di DPRD Gunungkidul targetnya pada tahun ini sudah hisa berjalan. Untuk jumlah wajib kendaraan untuk uji KIR di Gunungkidul mencapai 10 ribu unit," ujarnya.

Namun menurutnya diantaranya tidak memenuhi kewajiban pemeriksaan kendaraan karena pajak tidak diperpanjang, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menggelar operasi.

Sementara itu satu diantara sopir tang melakukan uji KIR, Sumarjono mengatakan pihaknya telah rutin untuk melakukan uji KIR untuk kendaraannya namun trrkait program smart card dirinya masih belum mengetahuinya.(*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved