Gunungkidul

Dicoret dari Peserta Pemilu, Ngadiono Siap Banding ke Bawaslu

Ngadiono mengatakan dirinya telah menerima informasi tersebut, tetapi belum menerima Surat Keputusan (SK) dari KPU.

Dicoret dari Peserta Pemilu, Ngadiono Siap Banding ke Bawaslu
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Ngadiono Calon Legislatif dari partai politik (parpol) Gerindra dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul lantaran kasusnya yaitu menghadiri kampanye calon presiden 02 dengan menggunakan mobil dinas.

Ngadiono mengatakan dirinya telah menerima informasi tersebut, tetapi belum menerima Surat Keputusan (SK) dari KPU.

Dirinya siap untuk banding dengan keputusan tersebut.

"Pertama saya akan ke Banwaslu Gunungkidul untuk klarifikasi karena di daerah lain seperti Sragen ada masalah seperti kasus saya tidak ada pencoretAn apa bedanya peraturan disini dengan Sragen," katanya, saat dihubungi pada Rabu (20/2/2019).

Baca: APK di Gunungkidul Dirusak, Caleg Lapor ke Bawaslu dan Polisi

Selanjutnya ia mengatakan setelah ke Bawaslu Gunungkidul, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pengurus partai provinsi dan pusat.

"Kita tetap berupaya dengan jalur hukum karena kita negara hukum, tidak serta merta dilakukan pencoretan. Tidak mungkin satu kesalahan dihukum sebanyak dua kali, saya baru tahu soal pencoretan saya beberapa jam yang lalu," ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, pencoretan tersebut berdasarkan Undang-Undang no 7 pasal 285 dan SE 31 KPU Ri terkait calon tetap yang diputus pidana pemilu.

"Kalau sudah ada putusan tetap diperintahkan untuk melakukan pencoretan, kami sudah sampaikan surat slainannya ke parpol dan bawaslu Gunungkidul. Dengan terbitnya SK KPU ini jika parpol dan yang bersangkutan tidak berkenan dapat mengajukan sengketa proses ke Bawaslu," katanya.

Baca: Tukang Sol Sepatu Asal Gunungkidul Jadi Caleg, Tak Ingin Diukur dari Materi

Ia menuturkan jika yang bersangkutan terjerat pidana umum dan tidak dipenjara memang tidak dicoret karena ini pidana pemilu memang ada sanksi ada pembatalan.

"Waktu sanggahan tiga hari setelah penyampaian SK saat hari kerja. Kami menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang dan PKPU, dan kami sudah konsultasi dengan KPU RI ini bukan keputusan kami semata, ini juga untuk kepastian hukum Ngadiono karena selama ini kan nggantung status hukumnya," ucapnya.

Hani menambahkan posisi Ngadiono jika sudah dilakukan pencoretan dipastikan kosong karena sudah ditetapkan maka tidak bisa digantikan.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved