Kota Yogyakarta

Komisi Informasi Minta Raperda Keterbukaan Informasi Dikawal

Komisi Informasi DIY meminta dukungan semua pihak untuk mengawal Raperda Keterbukaan Informasi yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPRD DIY.

Komisi Informasi Minta Raperda Keterbukaan Informasi Dikawal
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Pihak Komisi Informasi baik tingkat pusat maupun DIY saat menyampaikan keterangan pers ke wartawan, Selasa (19/2/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Informasi DIY meminta dukungan semua pihak untuk mengawal Raperda Keterbukaan Informasi yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPRD DIY.

Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Selasa (19/2/2019).

"Seperti yang kita tahu ini adalah tahun politik. Semoga Raperda ini bisa selesai tahun ini dan memberikan manfaat tidak hanya untuk Komisi Informasi dan Diskominfo, tapi juga bagi masyarakat pada umumnya," ujar Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana Sunarkha.

Baca: Diskominfo Bantul Dorong Pemerintah Desa Optimalkan Sistem Informasi Desa

Ia menjelaskan, bahwa Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi telah menjadi cikal bakal terbentuknya Komisi Informasi.

Pihaknya bekerja untuk menangani beberapa sengketa terkait informasi publik serta membuka akses dari lembaga ke masyarakat agar memperoleh hak konstitusional mereka untuk mendapatkan informasi.

"Jadi tugas kami tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa meski tugas utamanya adalah itu," ucapnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi DIY Dewi Amanatun Suryani mengatakan bahwa dengan adanya perda, maka status Komisi Informasi akan jadi lebih kuat.

Baca: Tingkatkan Transparansi Anggaran, Komisi A DPRD DIY Ajukan Raperda Keterbukaan Informasi Publik

"Selama ini, Tidak ada cantolan hukum untuk anggaran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Dianggap beban tambahan, bukan sepnuhnya upaya mewujudkan keterbukaan publik.
Nantinya ada payung hukum keterbukaan PPID jadi jelas," bebernya.

Dewi menambahkan, salah satu hambatan akses keterbukaan informasi di DIY terkait danais, disamping terkait masalah pertanahan yang pada 2018 lalu terdapat 10 sengketa urusan pertanahan.

"Banyak yang bertanya milyaran kemana dan siapa yang kemudian mendapatkan. Itu yang seringkali muncul. Sampai saat ini transparansi danais walau Kepala Disbud sudah ganti-ganti, sampai sekarang belum dapat kejelasan," ungkapnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved