Kecamatan Kraton Deklarasikan Diri Jadi Kecamatan Ampuh

Harapannya 13 kecamatan lain di Kota Yogyakarta segera menyusul dengan gerakan yang serupa

Kecamatan Kraton Deklarasikan Diri Jadi Kecamatan Ampuh
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kecamatan Kraton segera mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan Anti Money Politic Ujaran Kebencian dan Hoax (Ampuh).

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto menjelaskan Kecamatan Kraton menjadi yang pertama mendeklarasikan diri pada 24 Februari mendatang.

Harapannya 13 kecamatan lain di Kota Yogyakarta segera menyusul dengan gerakan yang serupa.

"Kecamatan Kraton kami pandang strategis sebagai lokasi pilot project Kecamatan Ampuh. Selain itu daya dukung kewilayahan dan masyarakat juga kuat terhadap pelaksanaan Kecamatan Ampuh ini," bebernya, Sabtu (16/2/2019).

Agus menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan sosialisasi dan FGD dengan Forkompinca Kecamatan Kraton dan Tokoh RT dan RW dari Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan.

"Dalam pertemuan tersebut kami bersepakat dan berikhtiar bersama untuk menolak segala bentuk politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini," tandasnya.

Adapun kerawanan terkait politik uang yang berpotensi muncul pada masa kampanye maupun saat hari H yang biasa disebut dengan serangan fajar, bisa diwujudkan dalam bentuk dan modus yang beragam.

"Kalau selain serangan fajar, politik uang mencakup bitingan atau metode jual beli suara di suatu wilayah, mengobral janji dengan memberikan sejumlah uang bila dirinya terpilih, pembagian sembako dan yang lainnya," ucap Agus.

Sementara itu, berkaitan dengan ujaran kebencian atau juga hoax, maka Kecamatan Ampuh bersepakat untuk tidak mudah terprovokasi, mengedepankan cek dan ricek terkait informasi yang masuk dan tidak mengunggah ke media sosial sehingga menjadikan informasi yang belum tentu dijamin kebenarannya tersebut viral.

"Namun bila nanti ditemukan politik uang dan sebagainya maka diperlukan mekanisme hukum. Namun temuan kami, sejauh ini belum ada hal tersebut di Kecamatan Kraton," tandasnya. (*)

Penulis: kur
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved