Yogyakarta

Bawaslu DIY Sayangkan Belum Jelasnya Aturan Batasan Uang Makan dan Transportasi dalam Kampanye

Pemberian uang makan dan transportasi bagi para peserta pemilu dianggap perlu memiliki standar penetapan yang jelas.

Bawaslu DIY Sayangkan Belum Jelasnya Aturan Batasan Uang Makan dan Transportasi dalam Kampanye
internet
Logo Bawaslu 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemberian uang makan dan transportasi bagi para peserta pemilu dianggap perlu memiliki standar penetapan yang jelas.

Jika mengacu pada Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hal tersebut memang diperbolehkan.

Namun, rencana KPU RI yang akan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 49 Tahun 2017 sebagai batas wajar dianggap masih terlalu tinggi.

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono menyayangkan bahwa KPU RI hingga saat ini belum mengeluarkan aturan yang jelas mengenai ketentuan, ataupun batasan pemberian uang makan dan transportasi bagi peserta kampanye.

Bagus mengatakan, dalam peraturan kampanye yang dikeluarkan oleh KPU hal tersebut memang tidak sama sekali diatur baik mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis).

Baca: Juli, PT Sumber Buana Motor Kawasaki Yogyakarta Optimis Tembus Target Penjualan

"Kita sudah mendorong supaya KPU segera mengeluarkan tapi sampai sekarang belum ada. Makanya posisi Bawaslu kalau ada laporan mengenai money politics, selama belum ada ketentuan batasan kita ya masih mengkaji dulu itu termasuk money politics atau tidak," kata Bagus saat dihubungi Tribunjogja.com, Rabu (30/1/2019).

Bagus melanjutkan, jika penggunaan uang makan dalam pelaksanaan kampanye benar-benar ditujukan dalam bentuk makanan atau barang, hal itu tidak dipermasalahkan oleh pihaknya.

Begitu pula dengan uang transportasi, Ia lebih setuju jika diberikan dalam bentuk natura saja.

Misalnya seperti penjemputan peserta kampanye ke lokasi kegiatan atau bisa dengan menggunakan angkutan yang disewa oleh panitia kampanye.

"Sebenarnya money politics itu bukan hanya pemberian uang tapi juga menyangkut barang atau materi. Tapi ada sejumlah pengecualian untuk pemberian materi tadi termasuk itu bahan kampanye, makan, dan transportasi dalam tanda kutip," jelasnya.

Halaman
123
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved