Nasional

Bambang Widjojanto Tuding Anggaran KPK Kecil, Arsul Sani : Ada Mekanismenya

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyorot anggaran pemerintah pusat yang diberikan kepada KPK.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Suasana Talkshow "Bedah Program Capres dan Cawapres 2019" di FISIPOL UGM, Rabu (30/01/2019) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyorot anggaran pemerintah pusat yang diberikan kepada KPK.

Hal tersebut ia sampaikan saat Talkshow "Bedah Program Capres dan Cawapres 2019" di FISIPOL UGM, Rabu (30/01/2019).

"Harusnya pemerintah bisa memberikan anggaran sekian persen ke KPK, apalagi kerja mereka juga tidak mudah," kata Bambang yang juga bagian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon Prabowo-Sandi.

Ia kemudian mempersoalkan anggaran pemerintah untuk Polri dan Kejaksaan yang lebih besar dari KPK.

Padahal, menurutnya, seluruh instansi tersebut memiliki beban kerja yang sama.

Baca: Ini Penampakan Ninja Cc Terkecil, Kawasaki Ninja 125

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani menyatakan pemerintah pusat yang saat ini di bawah kekuasaan Jokowi-Jusuf Kalla tidak bisa asal dalam mengucurkan anggaran.

"Anggaran itu kan ada mekanismenya. Kalau KPK semisalnya mengajukan Rp 800 milyar masa pemerintah kasih Rp 5 triliun," kata Arsul Sani.

Terkait anggaran Polri dan Kejaksaan yang lebih besar, Arsul memaparkan kebutuhan kedua lembaga tersebut lebih besar lantaran keberadaannya ada di setiap kabupaten/kota.

Arsul menyebut ada 521 polres tersebar di 546 kabupaten/kota, sehingga jumlah anggotanya mencapai puluhan ribu dan membutuhkan anggaran besar. Sedangkan KPK terpusat dengan jumlah pegawai sekitar 1500 orang.

Ia bahkan menyebut anggaran untuk KPK sudah mendapatkan tambahan.

Baca: KPK Lakukan OTT di Lampung, Seorang Bupati dan Uang Satu Kardus Diamankan Penyidik

Meski menurut Bambang, penambahannya cukup rendah.

"Jangan karena penambahannya kecil pemerintah seakan-akan tidak punya komitmen. Itu kembali ke KPK yang mengajukan anggaran," papar Arsul Sani.

Dari pantauan Tribunjogja.com, Bambang Widjojanto dan Asrul Sani hadir dalam talkshow yang diadakan oleh FISIPOL UGM tersebut sebagai narasumber.

Selain mereka, hadir pula Anggota DPR RI Trimedya Panjaitan dari TKN serta Surya Imam Wahyudi dari BPN.

Selain para narasumber tersebut, tampak hadir pula Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said.

Ia terlihat duduk di deretan terdepan sambil menyaksikan talkshow tersebut.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved