Yogyakarta

Pemda DIY Koreksi Raperda Toko Swalayan Kabupaten Sleman, Tiga Hal Pokok Ini yang Dievaluasi

Pemda DIY Koreksi Raperda Toko Swalayan Kabupaten Sleman, Tiga Hal Pokok Ini yang Dievaluasi

Pemda DIY Koreksi Raperda Toko Swalayan Kabupaten Sleman, Tiga Hal Pokok Ini yang Dievaluasi
Tribunjogja/ Agung Ismianto
Sekda DIY, Gatot Saptadi 

TRIBUNJOGJA.COM - Sekda DIY, Gatot Saptadi mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa koreksi di tiga hal pokok dalam raperda penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Sleman.

Sehingga, raperda tersebut dikembalikan ke Kabupaten Sleman untuk dibahas antara pihak eksekutif
dan legislatif atas rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Aspirasi dari pedagang pasar tradisional 80 persen kami rangkum. Ada tiga hal pokok yang memang menjadi pembahasan adalah soal jarak, coverage atau rasio untuk satu toko dibandingkan 9.000 penduduk dan
soal lokasi khusus seperti kampus, SPBU dan lainnya,” ujar Gatot usai beraudiensi dengan pedagang dan Pemkab Sleman di kantornya, Selasa (29/1/2019).

Dia memaparkan, untuk jarak pihaknya melakukan koreksi pada jalan nasional dan pasar tradisional. Dalam raperda tersebut disebutkan bahwa jarak antar toko modern berjejaring di jalan nasional adalan nol
meter.

Baca: Pedagang Pasar di Sleman Desak Gubernur Revisi Raperda Toko Swalayan

Pihaknya merekomendasikan harus ada jarak minimal 500 meter. Sementara, untuk jarak ke pasar tradisional tetap mengacu pada Perda lama sepanjang 1 kilometer.

Di raperda tersebut, kata dia, justru menjadi 500 meter. Pada kenyataannya, kata Gatot, impelementasi Perda
kadang tidak sesuai.

“Ini wewenang Pemkab untuk menata dan menertibkan. Termasuk, soal review raperda ini, provinsi tidak campur tangan,” urainya.

Untuk lokasi khusus pun harus dicoret. Gatot menegaskan, toko modern berjejaring ini tidak bisa didirikan di kampus maupun tempat umum seperti SPBU.

“Buat apa ada toko modern di kampus,” kata Sekda.

Hasil koreksi ini akan dikirim balik ke Pemkab Sleman untuk disempurnakan. Setelah itu, nantinya akan ada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sleman untuk mengesahkan
hal itu.

“Nanti, dikembalikan lagi ke provinsi dan kalau sudah minta nomor registrasi ke provinsi. Baru nantinya boleh mengundangkan dan sah menjadi Perda. Jadi masih ada satu tahapan untuk mencermati,” ulasnya.(tribunjogja)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved