Krisis Venezuela

Utusan PBB : Sanksi AS Atas Venezuela Ilegal dan Membunuh

Maduro memutuskan hubungan diplomatiik dengan Washington. Ia memberi waktu 72 jam kepada semua diplomat AS agar meninggalkan negaranya.

Utusan PBB : Sanksi AS Atas Venezuela Ilegal dan Membunuh
IST
Presiden Venezuela Nicolas Maduro 

Venezuela pun merespon sanksi AS ini tidak sah. Pada 2018, Menlu Jorge Arreaza menyebut sanksi itu keputusan gila, barbar, dan melawan hokum internasional. Sejak sanksi itu, 1,9 juta penduduk Venezuela meninggalkan negaranya.

Pada 23 Oktober 2018, inflasi mencapai 60,324 persen, membuat mata uang Venezuela menjadi sangat tidak berarti. Kematian akibat problem ekonomi, social, politik meningkat sangat tajam. Angka kematian belum diketahui.  

Alfred de Zayas mengatakan, laporannya ditolak PBB dan tidak dimunculkan media umum, karena dianggap tak sesuai narasi perubahan rezim yang diinginkan AS dan sekutu-sekutunya.

“Saat saya tiba dan saya katakana emigrasi yang terjadi akibat perang ekonomi melawan Venezuela, orang-orang tak suka mendengar ini. Mereka hanya ingin narasi sederhana, sosialisme gagal,” katanya.

“Saat saya kembali ke (ke PBB dan media) tidak tertarik. Sebab saya tidak menyanyikan lagu mereka. Saya diharapkan menyanyikan lagui yang tidak saya suka,” kata De Zayas menganalogikan situasinya.

Komisioner Tinggi PBB, Zeid Raad Al Hussein, dikabarkan saat itu menolak bertemu de Zayas. Desk Dewan HAM PBB juga menolak membantu De Zayas meneruskan hasil tugasnya, mengingat isi laporannya yang tidak dikehendaki.

Juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB mengatakan, “Prosedur Khusus 56 di mana Alfred de Zayas adalah salah satunya, independen. Jadi tidak lazim mendiskusikan ini seorang dengan seorang.”  

Juru bicara itu menambahkan, des Venezuela jauh lebih komplek disbanding yang diceritakan de Zayas. “Meminta perubahan rezim jelas bukan urusan kita,” katanya.

Ivan Briscoe, Direktur Crisis Group untuk Amerika Selatan dan Karibia, kini terbelah di antara dua kutub besar. Kelompok pertama ingin mempertahankan pemerintahan sosialis. Kedua, kelompok yang ingin dekat dengan AS dan sekutunya. (Tribunjogja.com/ Theindependent/xna)

Penulis: xna
Editor: mon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved