Krisis Venezuela

Utusan PBB : Sanksi AS Atas Venezuela Ilegal dan Membunuh

Maduro memutuskan hubungan diplomatiik dengan Washington. Ia memberi waktu 72 jam kepada semua diplomat AS agar meninggalkan negaranya.

Utusan PBB : Sanksi AS Atas Venezuela Ilegal dan Membunuh
IST
Presiden Venezuela Nicolas Maduro 

Pada kunjungan mencari fakta ke Venezuela pada akhir 2017, ia mendapati problem ketergantungan pada minyak, pemerintahan yang lemah dan korupsi yang menjangkiti elite negeri itu.

Tapi menurutnya, perang ekonomi yang dilaukan AS, Uni Eropa dan Kanada terhadap Venezuela menjadi faktor menentukan lahirnya krisis ekonomi dan sosial di negara ini.

Tuduh Trump Jalankan Kudeta di Venezuela, Maduro Putuskan Hubungan dengan AS

Masih merujuk laporannya, Alfred de Zayas merekomendaiskan sejumlah aksi nyata, penyelidikan internasional atas sanksi ekonomi terhadap Venezuela yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma.

Sanksi AS dan sekutunya terhadap Venezuela dinilai tidak sah, illegal, karena tidak diputuskan Dewan Keamanan PBB. “Dalam sejarah modern, sanksi dan blockade ekonomi itu sama saja pengepungan kota seperti zaman abad pertengahan,” lanjutnya.

“Sanksi abad 21 ini tak hanya berusaha melumpuhkan kota, tapi membuat kedaulatan negara lain bertekuk lutut,” kata De Zayas. Departemen Keuangan AS tidak menanggapi pernyataan De Zayas ini.

Sejak masa pemerintahan Hugo Chaves, Washington menjatuhkan sanksi ekonomi keras yang melumpuhkan negara kecil dengan cadangan minyak terbesar di dunia ini. Selain itu, Washington juga menjatuhkan sanksi ke perseorangan dan badan yang melanggar blokade itu.

Parlemen Venezuela Serukan Anggota Militer Melawan Presiden Maduro

Sebagai importir minyak terbesar dari Venezuela, blockade AS itu membuat sumber pendapatan negara anjlok drastis. Kehidupan ekonomi penduduk memburuk, dan memicu krisis politik yang sangat dalam.

De Zayas pada misi akhir 2017 telah mewawancarai 12 menteri, aktivis oposisi, 35 tokoh LSM, akademisi, pejabat gereja, dan badan-badan PBB terkait perdagangan yang memiliki perwakilan di Caracas.  

AS memberlakukan sanksi keras ke Venezuela sejak 9 Maret 2015, saat Presiden Barrack Obama mengeluarkan perintah eksekutif 13692, berisi ancaman terhadap keamanan nasional. Sanksi diintesifkan Presiden Trump, membuka opsi invasi militer dan kudeta.

Halaman
123
Penulis: xna
Editor: mon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved