Yogyakarta

Terkait Tabloid Indonesia Barokah, Bawaslu DIY Tunggu Kajian Dewan Pers

Kantor Pos Plemburan pada Sabtu (26/1/2019) malam kembali menerima paket yang berisi tabloid yang sama.

Terkait Tabloid Indonesia Barokah, Bawaslu DIY Tunggu Kajian Dewan Pers
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Petugas memeriksa paket yang berisi Tabloid Indonesia Barokah yang diterima Kantor Pos Plemburan, Kamis (24/1/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Setelah sempat mendapatkan kiriman sebanyak 6000 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah pada Kamis (24/1/2019), Kantor Pos Plemburan pada Sabtu (26/1/2019) malam kembali menerima paket yang berisi tabloid yang sama.

Amir Nashiruddin, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu DIY mengungkapkan, jika pada Sabtu malam, pihak Kantor Pos Plemburan kembali memberikan laporan adanya tabloid serupa yang datang.

Untuk jumlah kiriman, Amir menjelaskan jika pihaknya akan mengeceknya pada Senin (28/1/2019) ini.

"Tadi malam ada laporan datang lagi di Kantor Pos Plemburan. Kantor Pos memberi tahu, namun belum kita buka karena ini tadi pas hari libur. Besok akan kita data lagi. Standar kita, akan kita data," terangnya.

Baca: Lebarkan Sayap, Naavagreen Akan Buka Cabang Baru di Bintaro dan Jambi

Untuk tabloid yang dikirim lewat Plemburan, rata-rata beralamat seluruh Kabupaten/Kota di DIY dan Magelang, Temanggung.

Namun ada pula tabloid yang langsung dikirim melalui kantor pos lain.

"Untuk yang kemarin, alamat penerima ada semua. Ada 2000 paket, setiap paket isinya 3 eksemplar, jadi total 6000. Untuk Gunungkidul kita belum tahu, karena dikirim ke kantor pos masing-masing," terangnya.

Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu kajian dari Dewan Pers terkait isi dari tabloid tersebut.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kantor Pos untuk tetap menyimpan tabloid tersebut di Kantor Pos.

"Dewan pers belum mengeluarkan rekomendasi. Kemungkinan kita arahannya mau diserahkan ke kepolisian. Itu alamatnya tidak jelas, dewan redaksi juga tidak terdaftar sebagai wartawan yang mengikuti uji kompetensi. Artinya ranahnya bukan persoalan kode etik, tapi cenderung ke kriminal," katanya

Dia menerangkan jika dari Bawaslu berupaya melakukan pencegahan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

"Makanya kita menyarankan untuk ditahan dulu. Kalau nanti dewan pers sudah menyerahkan rekomendasi ke kepolisian. Apakah itu mau disita, yang punya wewenang kepolisian," terangnya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved