Wacana Pembebasan Ba'asyir Tetap Berjalan, Kemenkumham Kaji Aspek Hukum

Kajian atas wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tetap berjalan, permintaan pembebasan bersyarat saat ini tidak dapat dipenuhi pemerintah

Wacana Pembebasan Ba'asyir Tetap Berjalan, Kemenkumham Kaji Aspek Hukum
KOMPAS.com/Hendra S
Ustaz Abu Bakar Baasyir 

TRIBUNJOGJA.COM - Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bambang Wiyono mengatakan, kajian atas wacana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tetap berjalan.

Sebelumnya Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

"Ya, kajian lanjut. Sesuai statement Pak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly), harus sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (23/1/2019).

Bambang memastikan kajian ini nantinya akan berguna sebagai pedoman bagi kementerian jika sewaktu-waktu ada perubahan sikap dari Ba'asyir.

Pada Selasa (22/1/2019) malam, Yasonna Laoly menegaskan, wacana pembebasan Ba'asyir masih dikaji. Hal itu dikatakan Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta.

"Sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Menko (Menkopolhukam Wiranto), kita sudah rapat kemarin membahas isu ini," kata Yasonna.

"Masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini. Hukum dan juga secara ideologi seperti apa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya, keamanannya dan lain-lain. Itu yang sekarang sedang digodok dan sedan kita bahas secara mendalam," lanjut dia.

Menurut Yasonna, Ba'asyir sebenarnya sudah memenuhi salah satu syarat untuk bebas karena telah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidana. Pihak Ba'asyir juga sudah mengurus sejumlah persyaratan administratif.

Yasonna mengatakan, Ba'asyir sebenarnya bisa bebas sejak 13 Desember 2018. Akan tetapi, ada syarat fundamental yang hingga saat ini belum dipenuhi Ba'asyir. Syarat itu adalah menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalau semua syarat dipenuhi sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Ada syarat penting yang dimintakan sesuai prosedur, sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi," ujar Yasonna.

Halaman
12
Editor: iwanoganapriansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved