Bisnis

Tingkat Kredit Macet BPRS di DIY Tinggi

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) masih dihadapkan oleh persoalan tingginya angka non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Tingkat Kredit Macet BPRS di DIY Tinggi
TRIBUNJOGJA.COM / Yosef Leon Pinsker
Suasana seminar 'Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah dan Musyawarah Wilayah DPW Asbisindo DIY, Selasa (15/1/2019) di Hotel Grand Dafam. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif disepanjang 2018 lalu, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) masih dihadapkan oleh persoalan tingginya angka non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Dari data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, secara nasional saat ini terdapat 14 bank umum, 21 unit usaha syariah, serta 168 BPRS yang mengalami pertumbuhan aset sebesar 10,9 persen dan pembiayaan sebanyak 7,5 persen, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh senilai delapan persen.

Di lingkup DIY, industri syariah bahkan membukukan pertumbuhan yang lebih besar dibanding angka nasional. Dari sisi aset mengalami pertumbuhan senilai 11,36 persen, pembiayaan 19,24 persen, dan DPK bertambah sebanyak 11,92 persen.

"Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah mengenai NPL di Jogja, kalau di total itu baik dari unit usaha syariah, bank umum dan BPRS, keseluruhan ada diangka 3,16 persen lebih rendah memang dari NPL nasional yang berada di 3,5 persen," kata Kepala Kantor OJK DIY, Untung Nugroho, pada acara seminar 'Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah dan Musyawarah Wilayah DPW Asbisindo DIY, Selasa (15/1/2019) di Hotel Grand Dafam.

Baca: Bank Pelat Merah dan BPR Masih Tahan Suku Bunga Kredit

Untung memaparkan, jika dirinci lebih jauh tingkat kredit bermasalah pada BPRS di Yogyakarta justru malah lebih tinggi yakni mencapai 9,67 persen dibanding angka NPL nasional yang ada di 7,5 persen.

"Ini perlu saya sampaikan, mumpung pada ngumpul semua, kami dari regulator mengharapkan agar NPL DIY bisa ditekan lebih rendah lagi," tambahnya.

Menurut Untung, ada dua hal yang menjadi penyebab dari tingginya nilai NPL BPRS di wilayah DIY, hal itu bisa dilihat dari sisi internal maupun eksternal.

Faktor kejelian dalam memberikan kredit kepada nasabah dinilai dia menjadi pemicu dari sisi internal.

Untung beranggapan bahwa, BPRS kurang cermat dalam memilih nasabah yang berkualitas sehingga menyebabkan kredit bermasalah.

"Kalau dari segi eksternalnya, kemungkinan bisa diakibatkan dari faktor ekonomi di DIY. Pada bisnis-bisnis tertentu bisa jadi nasabah mengalami pertumbuhan usaha yang lamban akibat kalah bersaing atau kurang berhasil," ujarnya.

Baca: Penurunan Suku Bunga Penjaminan BPR Tidak Pengaruhi BPRS

Dia mengklaim, OJK sebagai pengawas sudah memberikan binaan maupun teguran kepada BPRS yang bermasalah dari sisi pembiayaan agar mempunyai action plan yang jelas dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Sementara Ketua DPW Asbisindo DIY, Edi Sunarto menyebut, industri keuangan syariah pada kondisi sekarang memang tengah agak tersisih dari sisi bisnis.

Meskipun tercatat tumbuh disepanjang 2018 lalu, namun fakta di lapangan, kata Edi, perbankan syariah masih kalah dibanding dengan perbankan umum.

"Memang kecenderungannya pada kondisi perekonomian kita yang masih kurang kondusif," kata dia. (TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved