Kota Yogyakarta

Potensi Pemilih Khusus Terus Bertambah

Komisioner KPU Kota Yogyakarta Siti Nurhayati menjelaskan hal tersebut dikarenakan penduduk memiliki sifat yang dinamis.

Potensi Pemilih Khusus Terus Bertambah
Dok KPU Kota Yogyakarta
KPU Kota Yogyakarta melakukan pengemasan logistik bilik dan sampul untuk kelancaran Pemilu 2019 mendatang di gudang KPU, Sabtu (15/12/2018) 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Jumlah pemilih Pemilu 2019 yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus berpotensi akan terus bertambah.

Komisioner KPU Kota Yogyakarta Siti Nurhayati menjelaskan hal tersebut dikarenakan penduduk memiliki sifat yang dinamis.

"Karena pada saat DPT (Daftar Pemilih Tetap) sudah ditetapkan, ada yang pindah datang ke kota. Itu tidak bisa diprediksi dan di luar kemampuan kami," ujarnya, Sabtu (5/1/2019).

Ia pun menjelaskan, bahwa di Kota Yogyakarta sendiri terdapat daerah rentan administrasi kependudukan atau adminduk. Siti menyebut di Bener Tegalrejo misalkan, ada komunitas waria mereka tidak memiliki KTP-el dan administrasi kependudukannya belum sah diakui warga kota karena belum lakukan cabut berkas dari asalnya dan pindah ke kota.

Baca: Minimalisir Kesalahan, KPU Kota Yogyakarta Pengemasan Logistik Lebih Awal

"Harapannya kalau semua bisa terfasilitasi, kita bisa memasukan pemilih-pemilih tersebut ke daftar pemilih khusus," ungkapnya

Saat ini, lanjutnya, mereka yang belum terdaftar dalam DPT namun sudah sah menjadi warga kota, bisa mendaftarkan diri ke kelurahan dengan menemui Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Tahapan DPK, ada tiga tahap dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 32 tahun 2018," bebernya.

Tahap pertama, terangnya, pendataan DPK dilakukan pada 28 Desember lalu dengan menyisir warga yang sudah punya hak pilih dan memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.

"Saat itu kami mendata jumlahnya ada 25 orang," tuturnya.

Baca: KPU Kota Yogyakarta Tetap Fasilitasi Pemilih dengan Disabilitas

Kemudian, pada awal 2019 hingga menjelang pelaksanaan pemilihan, Siti mengungkapkan pihaknya masih akan terus mendata warga yang belum masuk DPT maupun DPK1 dan memasukan mereka dalam DPK2.

"Setelah DPK2, misal masih ada mutasi atau warga tercecer karena banyak hal, bisa menggunakan hak pilihnya datang ke TPS dengan membawa KTP-el," ucapnya.

Warga yang sudah terdata dalam DPK, membuat pihaknya memiliki antisipasi lebih terkait logistik yang diperlukan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan adanya sebaran pemilih khusus tersebut.

Adapun pemilih khusus, nantinya wajib menggunakan hak suaranya di TPS yang sesuai dengan alamat KTP-el.

"Kebutuhan logistik aturannya masih seperti sebelumnya yakni jumlah DPT ditambah 2 persen dari DPT. Ada peraturan baru, memayungi pemilih DPK. Tapi kita menunggu PKPU pemungutan dan penghitungan suara untuk fasilitasi pemilih," tandasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved