Kulon Progo

Ribuan Pekerja Bandara NYIA Kulon Progo Terancam Tak Bisa Nyoblos

Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya oleh sebab yang cukup kompleks, terutama menyangkut masalah logistik di TPS.

Ribuan Pekerja Bandara NYIA Kulon Progo Terancam Tak Bisa Nyoblos
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Lebih dari 4.000 pekerja sejumlah proyek pembangunan fisik di Kulon Progo terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Di antaranya adalah para pekerja di proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Data awal yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo, ada sejumlah proyek besar dengan banyak tenaga kerja yang mayoritas berasal dari luar daerah.

Antara lain sekitar 3.000 pekerja di lingkup proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), 150 pekerja jalan dan terowongan (underpass), 450 pekerja proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, 400 pekerja proyek normalisasi sungai, hingga sekitar 500 pekerja proyek Jogja Techno Park.

Baca: Rasakan Iga Sapi Jumbo Bumbu Khas Bali di The Captain Resto

Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya oleh sebab yang cukup kompleks, terutama menyangkut masalah logistik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelak.

"Tiap TPS sebetulnya ada logistik cadangan namun jumlahnya hanya 25 persen. Kemungkinan tidak akan cukup (mengakomodir para pekerja proyek)," jelas Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Kulon Progo, Pujarasa Satuhu pada Tribunjogja.com, Rabu (2/1/2019).

KPU Kulon Progo dalam hal ini akan berusaha mengoptimalkan upaya agar para pekerja proyek itu tetap bisa menunaikan hak pilihnya.

Koordinasi dengan KPU pusat dilakukan untuk memecahkan masalah ini.

Pembaruan data juga akan dilakukan dengan koordinasi bersama pelaksana proyek.

Baca: Pembangunan NYIA Genjot Peningkatan Gangguan Kamtibmas

Namun, pendataan itu bukan perkara mudah, terutama pada proyek NYIA yang melibatkan banyak subkontraktor.

Koordinasi perlu dilakukan secara cermat agar didapatkan data valid.

Apalagi, KPU mendapat informasi bahwa jumlah pekerja di proyek tersebut akan ditambah lagi mulai awal 2019 ini.

Kamis (3/1/2019) ini, KPU Kulon Progo bersama KPU DIY, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rencananya akan kembali menemui pelaksana proyek untuk mendapatkan data terbaru yang lebih terperinci.

Termasuk memperjelas kemungkinan pencantuman nama pekerja dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Baca: Pembangunan Konstruksi NYIA Kian Masif, Kerawanan Lalu Lintas di Temon Meningkat

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, KPU Kulon Progo, Yayan Mulyana mengatakan bahwa pendataan secara detail perlu dilakukan terhadap seluruh pekerja proyek yang berasal dari luar daerah.

Jika terbukti masih bekerja di proyek tersebut hingga April 2019 saat digelarnya Pemilu, mereka bisa mengisi form A5 untuk masuk dalam DPTb.

Pasalnya, ada beberapa pekerja yang hanya bekerja hingga waktu tertentu saja dan digantikan pekerja lainnya.

"Data valid jumlah pekerja proyek hadus kami dapatkan hingga 30 hari sebelum Pemilu. Kami akan berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk memastikan pekerjanya bisa menggunakan hak pilihnya," kata dia.

Anggota Bawaslu Kulon Progo, Panggih Widodo, berharap para pekerja itu tetap terlindungi hak-haknya dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu nanti.

Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.(*)

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved