Nasional

OTT Kementrian PUPR, KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

OTT Kementrian PUPR, KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

OTT Kementrian PUPR, KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersiap memberi keterangan pers mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pihak swasta, di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari. Dari OTT tersebut KPK menyita barang bukti uang dalam tiga pecahan mata uang sebesar 3.200 dolar AS, 23.100 dolar Singapura, dan Rp3,9 miliar, serta menangkap 20 orang terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah. 

TRIBUNJOGJA.COM - Setelah melakukan pemeriksaan secara marathon, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan delapan tersangka dari total 20 orang yang diamankan dalam OTT pegawai Kementrian PUPR.

Delapan orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementrian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1X24 jam dilanjutkan gelar perkara, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan delapan orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Minggu (30/12/2018) dini hari, seperti dikutip Antara.

Baca: Jogja Berbakti Untukmu Sahabat Tribute to Seventeen, Doa Musisi Jogja untuk Personil Seventeen

Baca: Daftar Film Bioskop Indonesia Tayang Januari 2019, Lengkap dengan Trailer dan Sinopsisnya

Ke-delapan tersangka itu yakni, Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL). Empat tersangka ini diduga sebagai pemberi suap.

Sementara mereka yang diduga penerima suap adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Saut menjelaskan suap diterima untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

"Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah," ungkap Saut.

Dari hasil penelusuran KPK, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare diduga menerima Rp 350 juta dan 5.000 dollar AS untuk pembangunan SPAM Lampung.

Baca: 5 Promo Diskon Tahun Baru di Yogyakarta Mulai Make Up Hingga Baju

Baca: BPJS Kesehatan Cabang Sleman Salurkan Bantuan Kepada Panti Asuhan Ghifari

Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

"MWR (Meina Woro Kustinah) menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. TMN (Teuku Moch Nazar) Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala. DSA (Donny Sofyan Arifin) Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1," ucap Saut.

Halaman
123
Editor: has
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved