Gunungkidul

Pemkab Gunungkidul Masih Belum Miliki Peraturan Perlindungan untuk Lokasi Wisata

Hal tersebut diakui oleh bupati Gunungkidul, Badingah saat ditemui Tribunjogja.com, Jumat (21/12/2018).

Pemkab Gunungkidul Masih Belum Miliki Peraturan Perlindungan untuk Lokasi Wisata
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membuka kesempatan bagi para investor untuk masuk terutama dalam bidang pariwisata, sayangnya pemkab Gunungkidul masih belum memiliki peraturan perlindungan untuk lokasi wisata agar tidak terjadi privatisasi lokasi wisata oleh investor.

Hal tersebut diakui oleh bupati Gunungkidul, Badingah saat ditemui Tribunjogja.com, Jumat (21/12/2018).

Akan tetapi meskipun belum memiliki aturan tertulis terkait untuk perlindungan untuk kawasan wisata agar tidak terjadi privatisasi, pihaknya mengacu pada aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah provinsi.

"Meskipun belum ada aturannya tetapi kami mengacu aturan yang lebih tinggi, kami juga sudah diberikan mandat oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa kawasan pantai tidak diperbolehkan dimiliki pribadi atau perusahaan," katanya.

Baca: Polres Gunungkidul Kenalkan Aplikasi Traffic Info Gunungkidul

Saat disinggung mengenai polemik yang sempat terjadi di Pantai Seruni, dirinya mengatakan privatisasi pantai atau kawasan wisata memang tidak diperbolehkan untuk dimilik perseorangan atau korporat.

"Polemik Seruni itu mereka (investor) belum lolos AMDAL makanya pembangunan apartemen tersebut berhenti, selain itu jalan yang dulu sempat diportal sekarang kan sudah dibuka," katanya.

Senada dengan Bupati Gunungkidul, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kabupaten Gunungkidul, Imam Taufiq, mengatakan pemkab bisa menggunakan aturannyang lebih tinggi terkait aturan perlindungan bagi daerah wisata.

Baca: BBPOM DIY Gelar Sidak ke Pasar Playen Gunungkidul

"Saat ini memang belum ada aturan tertulisnya seperti perbup, tetapi meskipun belum ada aturan di daerah, bisa menggunakan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini aturan dari provinsi, diaturan provinsi pasti ada. Pada proses perizinan pasti ada walaupun dalam aturan daerah tidak ada aturan yang lebih tinggi pasti ada, kalau dalam aturan di provinsi tidak ada bisa mengacu pada PP misalnya," ucapnya.

Menurutnya untuk melindung kawasan wisata dari privatisasi korporat bupati harus berani mendesak korporat untuk menyetujui Memorandum of understanding (MoU).

Halaman
1234
Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved