Pendidikan

KPK : Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia yang Libatkan Kepala Daerah karena Tingginya Biaya Politik

KPK : Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia yang Libatkan Kepala Daerah karena Tingginya Biaya Politik

KPK : Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia yang Libatkan Kepala Daerah karena Tingginya Biaya Politik
Dok Humas UII
Diskusi Publik bertajuk “Pencegahan Korupsi di Sektor Politik” yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII), Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Rabu (19/12/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM - Akhir-akhir ini pemberitaan dihiasi dengan kabar tertangkapnya kepala daerah maupun anggota parlemen dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyaknya pejabat publik yang menjadi tersangka korupsi menyebabkan kosongnya kursi kepemimpinan serta krisis pejabat yang bersih dan berintegritas.

Sehingga diperlukan pendekatan multidimensional yang komprehensif dalam rangka pencegahan dan pemberatasan korupsi.

Topik tersebut dibahas dalam Diskusi Publik bertajuk “Pencegahan Korupsi di Sektor Politik” yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII), Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Rabu (19/12/2018).

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni UII, Rohidin menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi muda yang bersih dan berintegritas.

Baca: Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc Terpilih jadi Rektor Baru Untidar

"Generasi muda diharapkan tidak melanjutkan budaya koruptif yang terlanjur melekat pada sistem birokrasi di Indonesia," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono menyampaikan, isu mendasar tingginya angka korupsi di Indonesia salah satunya disebabkan karena biaya politik yang sangat mahal, sementara bantuan negara kepada partai politik sangat rendah.

“KPK merekomendasikan agar negara berkontribusi lebih banyak dalam pendanaan operasional partai politik, seiring dengan perbaikan kode etik, perilaku, rekrutmen dan pengkaderan," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Peneliti P2P LIPI, Sri Nuryanti, mengatakan perlunya internalisasi nilai integritas partai dalam upaya penegakan sistem demokrasi di Indonesia.

Sebab menurut dia penting untuk membangun seperangkat kebijakan yang disepakati oleh parpol sebagai standar integritas yang harus dipatuhi seluruh kader partai.

"Hal ini untuk meminimalkan resiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," kata Sri Nuryanti. (tribunjogja)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved