Kulon Progo

Alih Status Lahan Relokasi Warga Terdampak NYIA Belum Tuntas

Alih Status Lahan Relokasi Warga Terdampak NYIA Belum Tuntas Karena Warga Belum Seluruhnya Bayar BPHTB.

Alih Status Lahan Relokasi Warga Terdampak NYIA Belum Tuntas
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu Nugraha
Hujan yang mengguyur beberapa hari belakangan membuat tanah di area relokasi warga terdampak bandara jeblok dan becek. 

TRIBUNJOGJA.COM - Program pembangunan hunian relokasi warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) masih menyisakan segelintir permasalahan.

Alih status tanah kas desa yang digunakan hingga kini belum juga tuntas.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih berusaha mengupayakan pengurusan persyaratan alih status tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM) atas warga yang menempatinya.

Pemrosesan alih status memang dilakukan secara kolektif dan mencakup semua warga terdampak NYIA yang tinggal di kompleks relokasi.

Baca: Nitilaku UGM Ajang Temu Alumni dan Blusukan Kampung

Diketahui, ada lima titik lahan relokasi di atas tanah kas desa seluas total 12,4 hektare yang dibangun pemerintah bagi sekitar 278 kepala keluarga (KK) warga terdampak pembangunan NYIA.

Yakni, di Glagah, Palihan, Kebonrejo, Janten, dan Jangkaran. Masing-masing petak tanah yang diterima warga berukuran sekitar 200 meter persegi.

Tanah tersebut tidak diberikan cuma-cuma melainkan warga diwajibkan membayar selayaknya jual beli tanah biasa, termasuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Masih ada sebagian warga yang belum membayar BPHTB. Kami tidak tahu pasti penyebabnya. Padahal, itu diperlukan untuk pengurusan sertifikatnya," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kulon Progo, Heriyanto, Minggu (16/12/2018).

Baca: Hujan Deras di Wilayah Bantul Sebabkan Belasan Pohon Tumbang, Dua Orang Terluka

Dari keempat titik kompleks relokasi, baru Jangkaran saja yang sudah rampung dan sertifikatnya telah diserahkan kepada masing-masing warga penghuni.

Sedangkan empat titik lainnya masih dalam proses pengurusan dokumen dan pengubahan status kepemilikan.

Heri mengatakan, progres pengurusan dokumen saat ini sudah mencapai sekitar 95 persen.

Dokumen yang sudah lengkap terkumpul di DPTR selanjutnya didaftarkan untuk proses pengubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca: Antsipasi Pedagang Aji Mumpung, Pemkot Yogya Bentuk Satgas Khusus

Namun, hal itu tidak lantas membuat prosesnya cepat selesai sekaligus karena antrean yang cukup banyak dalam sistem informasi di BPN.

Pihaknya akan mendahulukan warga yang sudah menyelesaikan kewajiban pembayarannya untuk proses kolektif tersebut dan tak segan untuk meninggalkan warga yang belum juga membayar BPHTB.

"Kalau yang lamban, kemungkinan besar kami tinggal, biar mereka mengurusnya sendiri," kata Heriyanto. (tribunjogja)

Penulis: ing
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved