CPNS 2018

Honorer Dimungkinkan Bisa Isi Kekosongan Formasi CPNS di Yogyakarta

Lantaran banyak yang tidak lolos passing grade, sekitar 20an formasi kosong dalam proses rekrutmen CPNS tahun ini.

Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Gaya Lufityanti
ist/tribun jabar
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan adanya beberapa lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak terpenuhi adalah konsekuensi dari tidak terpenuhinya passing grade.

Kekosongan ini dimungkinkan bisa diisi dengan tenaga honorer.

"Kalau tidak memenuhi lowongan ya itu konsekuensinya (ada kekosongan). Tetapi, nanti diisi lewat yang honorer," jelasnya, kemarin.

Menurut Sultan untuk lowongan CPNS memang masing-masing daerah memiliki standar kebutuhan sendiri-sendiri.

Baca: Jadwal Ujian SKB CPNS Pemda DIY, Pelaksanaan Tanggal 10-15 Desember di Kantor BKD DIY

Sehingga, jika kebutuhan lowongan ini disesuaikan maka akan semakin terspesialisasi dengan kebutuhan personelnya. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Agus Supriyanto menjelaskan, ada sekitar 20an formasi yang kosong dalam proses rekrutmen tahun ini.

Hal tersebut, menjadi satu dari beberapa evaluasi dalam penyelenggaran proses rekrutmen para calon abdi negara tersebut.

“Ada sekitar 20an formasi yang kosong, karena sepi pendaftar. Kami tentu saja rugi,” paparnya pada Tribunjogja.com.

Untuk sistem passing grade dan rangking ini, perbedaannya adalah beberapa formasi yang tidak terpenuhi kebutuhan formasinya akan di sistem ranking.

Hanya, hasil SKB ini juga menjadi penentu setelah hasil dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beberapa waktu lalu.

“Memang agak rancu dan rumit. Kalau formasi jelas terpenuhi karena diisi ranking. Untuk difabel yang baru terpenuhi satu padahal dibutuhkan delapan juga akan diranking,” urainya.

Untuk tes SKB pihaknya akan menyelenggarakan di kantor BKD DIY sementara untuk tes masih menggantungkan soal dari pusat.

Baca: Pengumuman Hasil SKD CPNS Kemenag 2018 Akan Disampaikan Pekan Depan, Bisa Cek di Sscn.bkn.go.id

Untuk tes Keistimewaan juga tidak akan diberikan karena memang tidak banyak peserta yang lolos passing grade.

Dia berharap agar proses rekrutmen untuk tahun ini menjadi satu dari beberapa bahan evaluasi bagi pemerintah pusat.

Beberapa aturan pun harus diperbaiki karena ada beberapa hal yang saling berbenturan satu dengan lainnya.

“Aturannya harus pas sehingga permasalahan di daerah tidak terjadi. Harus juga memperhatikan daerah satu dengan lainnya, misal Indonesia timur tentu berbeda dengan Indonesia tengah dan lainnya,” katanya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved