Hotline

Begini Prosedur Perbaikan Tanggal Lahir pada Sertifikat Tanah

Mekanisme perbaikan kesalahan pada sertifikat tanah terdapat dua hal, yakni pengadilan atau cukup meminta surat keterangan dari Kepala Desa.

Begini Prosedur Perbaikan Tanggal Lahir pada Sertifikat Tanah
internet
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Mengenai adanya perbaikan kesalahan tanggal lahir maupun alamat di sertifikat tanah, hal tersebut tidaklah perlu melalui pengadilan terlebih dahulu.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Raden Rudi Prayitno menerangkan mekanisme perbaikan kesalahan pada sertifikat tanah terdapat dua hal, pertama memang harus melalui pengadilan, kedua hanya cukup meminta surat keterangan dari Kepala Desa.

Jika kesalahan tersebut hanya berkenaan dengan kekeliruan administrasi, bisa meminta surat keterangan dari Kepala Desa.

"Untuk kesalahan ada dua, pertama harus melalui pengadilan. Kedua tidak perlu lewat pengadilan cukup dengan meminta surat keterangan dari Kepala Desa. Kalau hanya keliru administrasi saja bisa," terangnya pada Tribunjogja.com.

Namun, ketika kesalahan tersebut berkenaan dengan asli atau tidak asli, memang harus lewat pengadilan.

"Kalau ada sesuatu hal yang bicara mengenai asli atau tidak, itu yang bicara pengadilan. Tapi kalau memang benar orangnya sama, dan ada kesalahan administrasi itu cukup dengan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa orangnya sama," katanya.

Baca: BPN DIY Gelar Pelatihan dan Outbond Bagi Karyawan untuk Tingkatkan Kualitas Kinerja

Dia menambahkan, sepanjang orangnya sama, dari BPN hanya meminta bukti formal saja melalui surat keterangan Kepala Desa.

Nantinya surat keterangan tersebut diajukan ke Kantor BPN.

Disana pihak yang ingin melakukan perbaikan langsung menuju pendaftaran perbaikan.

Dia menerangkan, untuk administrasi hanya cukup membayar Rp 50 ribu.

Baca: BPN DIY Targetkan Kota Yogyakarta PTSL Lengkap Tahun Ini

"Nanti diajukan ke Kantor BPN. Langsung pendaftaran perbaikan tanggal lahir. Hanya bayar Rp 50 ribu untuk biaya administrasi," terangnya.

Mengenai adanya pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan dari perbaikan tersebut dengan harus membayar lebih, Rudi menerangkan hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

"Tidak sesuai dengan prosedur kalau lebih dari Rp 50 ribu. Di kita perbaikan hanya cukup dengan membayar administrasi Rp 50 ribu saja. Himbauan saya masyarakat harus datang langsung ke BPN, nanti ada bukti nominal yang harus dibayarkan. Kalau ada yang minta lebih hanya mana bukti pembayaran, nanti ketahuan seperti apa angkanya yang sebenarnya," jelannya.(*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved