Keterwakilan Perempuan di Legislatif Masih Perlu Didongkrak

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - IDEA Yogyakarta membuat survey terkait keterwakilan perempuan dalam Pileg 2019.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan IDEA Yogyakarta, Triwahyuni Suci Wulandari mengatakan caleg perempuan lebih sedikit daripada caleg laki-laki.

Menurut data IDEA, ada sebanyak 1239 caleg perempuan yang ikut dalam Pileg 2019 mendatang. Sementara jumlah caleg laki-laki sedikit lebih banyak, yaitu 1.590.

Baca: Teater Djarum Pentaskan Nara Sebagai Simbol Keteguhan Hidup Perempuan

"Kami hanya melihat caleg DPRD DIY sampai Kota/Kabupaten saja, Jumlah caleg perempuan masih lebih sdikit jika dibanding laki-laki. Kalau dari Partainya itu yang paling banyak mengusung perempuan adalah Golkar dan Demokrat. Partai yang lain dibawah 50 persen," katanya saat ditemui disela-sela Rembug Perempuan Calon Legislatif 2019 "Menang Bersama Perempuan" di Hotel Arjuna Rabu (7/11/2018).

Triwahyuni mengungkapkan, dari segi keterwakilan, memang semua sudah memenuhi kuota 30 persen.

Hal tersebut sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017.

Namun yang masih menjadi perhatian adalah kesadaran caleg perempuan dalam posisinya.

"Jadi kebanyakan motivasinya karna ingin memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Mereka tidak melihat kapasitas perempuan dan kualitas, tetapi lebih pada kuota yang terpenuhi," ungkapnya.

"Jadi ini yang perlu ditingkatkan, kesadaran caleg perempuan ada di posisi startegis. Caleg perempuan bisa mengambil peran dan bisa mengambil kebijakan untuk perempuan. Ya tentu dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas," sambungnya.

Baca: Data Pekerjaan Caleg DPRD DIY pada Pemilu 2019

Menurutnya proses perekrutan caleg perempuan bisa jadi membuat kesadaran akan posisi strategis tersebut minim.

Hal tersebut karena partai politik hanya memikirkan kuota saja.

Ia juga menyampaikan diharapakan dengan keterwakilan perempuan, dapat menelukan kebijakan-kebijakan yang pro gender.

Terlebih lagi ada caleg perempuan difabel, menurutnya kebijakan yang diambil juga bisa ramah disabilitas.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Partisipasi Perempuan BPPM, Nelly Tristiana mengatakan keterwakilan perempuan di DIY sangat mengkhawatirkan.