Kulonprogo

BUMDes Kulon Progo Perlu Rambah Sektor Riil

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diminta untuk lebih menekuni sektor riil ketimbang hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam.

BUMDes Kulon Progo Perlu Rambah Sektor Riil
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diminta untuk lebih menekuni sektor riil ketimbang hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam.

Dengan begitu, BUMDes lebih berkembang sekaligus berdampak positif lebih luas pada kesejahteraan masyarakat.

Baca: BUMDes di Kulon Progo Perlu Diaudit Berkala

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk dan KB) Kulon Progo, Sudarmanto mengatakan pengembangan bidang usaha BUMDes ke sektor riil dan pariwisata akan mampu menguatkannya secara kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tentunya juga akan memberi dampak kesejahteraan pada masyarakat setempat.

Menurutnya, kerap ditemukan BUMDes yang awalnya sehat namun kemudian terpuruk lantaran hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam.

"Hal ini disebabkan adanya kredit macet setelah masyarakat peminjam dananya kesulitan mengembalikan," kata Sudarmanto pada Tribunjogja.com, Minggu (4/11/2018).

Saat ini, dari total 87 desa, ada 48 BUMDes di antaranya yang dinyatakan sehat.

Dari hasil penilaian atas kondisi aset, kesehatan, kinerja, dan inovasi, 25 BUMDes dinyatakan masuk kategori Good Practice dan empat BUMDes termasuk Best Practice.

Diketahui, sebagian BUMDes tersebut sebelumnya telah bertransformasi secara kelembagaan dari Perusahaan Umum Desa (Perumdes) menjadi BUMDes dan bahkan mukai merambat sektor riil sehingga tinggal dilakukan penguatan.

"Meski dinilai sudah dinilai baik, semua BUMDes terus kami dorong untuk berinovasi, meningkatkan kapasitas dan kompetensi secara kelembagaan maupun sumber daya manusianya," kata Sudarmanto.

Kepala Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Priyanti mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum bisa mengesahkan peraturan desa tentang BUMDes lantaran terganjal permasalahan kredit macet yang menyelimuti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Mandiri.

Permasalahan tersebut membuat neraca keuangan LKM di bawah naungan Pemdes Giripeni itu tak sesuai dengan nilai modal awal.

Baca: BKAD Kulon Progo Tetap Wajib Tarik Pajak pada Penambangan Tak Berizin

Padahal, Perdes BUMDes itu diyakini bisa menjadi gerbang upaya pengembangan dan penguatan kapasitas BUMdes tersebut lebih jauh.

"Draft perdes sudah ada namun terganjal permasalahan ini. Kami sedang berupaya melakukan penyelamatan LKM itu," kata Priyanti.(*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved