Breaking News:

Bantul

Gandeng UPN, Pemkab Kaji Potensi Kebencanaan di Bantul

Gandeng Forum Pusat Studi Manajemen Sungai dan Pantai UPN, Pemkab Kaji Potensi Kebencanaan di Bantul

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM - Bantul merupakan daerah yang memiliki riwayat kebencanaan yang beragam. Mulai dari gempa tektonik hingga abrasi.

Untuk itu pemkab akan bekerjasama dengan tim peneliti dari UPN Veteran, dalam hal ini dengan Forum Pusat Studi Manajemen Sungai dan Pantai.

Disampaikan oleh Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Bantul pihaknya perlu melakukan sebuah kajian mengenai potensi bencana secara lebih detail.

"Bantul punya riwayat panjang dan peristiwa gempa tektonik dari tahun ke tahun. Belajar dari gempa yang terjadi di luar Bantul seperti di Sigi, Donggala, dan Palu. Ini kita harus lebih antisipatif dengan menggali lebih jauh potensi kebencanaan yang terjadi di Bantul," jelasnya kepada wartawan, belum lama ini.

Tak hanya terkait kegempaan saja, tapi juga terkait potensi bencana lainnya. "Terkait apa saja, abrasi, gempa tektonik, kondisi sungai dan laut kita. Kalau menurut riwayat, rekam kebencanaan di Bantul terjadi berkali-kali sejak puluhan hingga ratusan tahun," paparnya.

Baca: DLH Kota Yogyakarta Minta Pemkab Bantul Kontrol Pembuangan Limbah di Sungai Widuri

Pihaknya pun akan mendalami lebih lanjut peta kebencanaan agar dapat menemukan antisipasi yang tepat.

"Kita ingin dalami lebih lanjut peta kebencanaan sehingga menemukan penanganan yang tepat," terangnya.

Pemetaan ini pun membutuhkan tenaga ahli di bidangnya. "Kami serahkan pada ahlinya. Dalam hal ini pemerintah perlu lakukan kerjasama dengan yang berkompetensi," ujarnya.

Menurutnya, kajian dari para ahli ini penting untuk digunakan sebagai dasar pembuat kebijakan. "Dari kajian ahli, nanti secara resmi pemerintah menjadikan dasar kajian itu untuk kebijakan," terangnya.

Pihaknya optimis akan ada jalan keluar atas rekomendasi dari pakar. "Pemerintah kan hanya lembaga yang diserahi undang-undang untuk mengambil kebijakan politik. Jadi tidak boleh dilakukan tanpa dasar ilmiah, berdasar metode dan paugeran dalam rumpun ilmu tertentu," tuturnya. (tribunjogja)

Penulis: Amalia Nurul F
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved