Jaminan Hidup Korban Gempa Diberikan setelah Tinggal di Hunian Tetap

Jadup akan disalurkan ketika korban tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan atau selepas kembali ke rumah masing-masing.

Jaminan Hidup Korban Gempa Diberikan setelah Tinggal di Hunian Tetap
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kedua kiri) berdialog dengan anak-anak korban gempa di Desa Madayin, Kecamatan Sambelia, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin (30/7). 

TRIBUNJOGJA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai pemberitaan salah satu koran di Lombok.

Dalam pemberitaan, disebutkan bahwa pemerintah pusat belum pasti menyalurkan uang jaminan hidup (jadup) terhadap korban gempa di Lombok.

Menurut Sri Mulyani, uang jadup tersebut baru akan disalurkan ketika korban tersebut setelah tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan atau selepas kembali ke rumah masing-masing.

Menurutnya, ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana.

“Adapun saat ini sebagian besar korban bencana masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, dan pada umumnya sudah difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya, Senin (8/10/2018).

Mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia tersebut menambahkan, kini Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna menyelesaikan hal tersebut.

Pasalnya, dari aspek prosedur, bantuan jadup disalurkan setelah pemerintah daerah mengusulkan nama dan alamat yang berhak menerima jadup kepada Kemensos.

"Saat ini pemerintah, yakni Kemensos, BNPB, dan Kemenkeu, sedang mereview seluruh usulan berikut dokumen pendukungnya untuk menjaga akuntabilitas, tata kelola perhitungan, dan penganggarannya," terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun kemudian melanjutkan, prosedur tata kelola yang dilakukan saat ini dan pentingnya kelengkapan serta akurasi dokumen guna proses penganggaran hingga pencairan dana bantuan adalah untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBN.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam membantu dan memulihkan Lombok selepas diterpa bencana gempa bumi beberapa waktu lalu.

Halaman
12
Editor: iwanoganapriansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved