Pemilu 2019

Pastikan Warga Tercatat di DPT, KPU Magelang Dirikan Posko Layanan Pemilih di Tiap Kecamatan

Pastikan Warga Tercatat di DPT, KPU Magelang Dirikan Posko Layanan Pemilih di Tiap Kecamatan

Pastikan Warga Tercatat di DPT, KPU Magelang Dirikan Posko Layanan Pemilih di Tiap Kecamatan
Tribun Jogja/ Rendika Ferri Kurniawan
Pembukaan Pos Layanan Pemilih GMHP di Balai Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, disaksikan beserta seluruh pihak dari Bawaslu, KPU, Forkompimcam Mertoyudan, Senin (1/10/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang membangun Posko Layanan Pemilih di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, Senin (1/10/2018).

Posko-posko tersebut menerima aduan dari masyarakat yang merasa tak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang.

"Kami membuka Posko Layanan Pemilih di setiap kecamatan. Siapapun yang mengetahui dan menemukan masalah dalam DPT dapat menyampaikan kepada penyelenggara. Warga yang merasa dirinya tak tercatat dalam DPT juga dapat melaporkan kepada posko untuk segera ditindaklanjuti," ujar Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afifuddin, Senin (1/10/2018) di sela Deklarasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di  di Balai Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Baca: Jaga Kerukunan Warga, RW 3 Kampung Ngadisuryan Larang Parpol Pasang Atribut

Afifuddin mengatakan, saat ini sudah ada aturan yang baru dimana setiap warga negara yang tidak tercatat dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat KTP-el.

Kendati hak suara terpenuhi, pihak KPU ingin memastikan seluruh warga dapat tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melindungi hak pilih mereka.

Terlebih, saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi pada daftar pemilih, mulai dari perekaman KTP-el yang belum tuntas, warga yang berpotensi belum terdaftar di DPT.

"Meskipun ada ruang memilih menggunakan KTP el, tetapi dengan tercatat dalam DPT maka surat suara sudah dipastikan. Upaya ini adalah untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masalah di perekaman ktp banyak yang belum, ada juga warga yang berpotensi belum terdaftar di DPT," ujarnya.(tribunjogja)

Penulis: rfk
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved