Breaking News:

Advokat LKBH PT Berkumpul di UIN Sunan Kalijaga Perjuangkan Keadilan Hukum Masyarakat Miskin

Di forum ini didialogkan keterbukaan akses hukum secara adil untuk semua kalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin.

Editor: ribut raharjo
net
UIN sunan kalijaga 

Kondisi ini  menuntut peran aktif paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum.  Paralegal adalah pemula dari profesi advokat yang diperankan oleh orang orang yang memiliki pemahaman yang cukup tentang Hukum.

Bisa juga dikatakan sebagai magang advokat (mahasiswa dan alumni baru bidang hukum, LSM). Hingga ditetapkannya Permenkumham No. 1 Tahun 2018, tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum,  maka  LKBH perguruan tinggi perlu mensikapi turunnya  Permenkumham ini  dengan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tata cara, proses-proses dan kewenangan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, yang secara finansial tidak memiliki dana yang cukup.

LKBH perguruan tinggi juga harus proaktif melahirkan banyak paralegal yang mumpuni dalam rangka terus memacu peningkatan jangkauan pemberian bantuan hukum, baik dari kalangan mahasiswa, alumni-alumni baru Prodi Hukum maupun dari kalangan LSM.

Peran paralegal dalam hal ini bisa dianggap sebagai  pengalaman awal jenjang karier mereka di bidang hukum.

Sementara itu, bantuan hukum dari paralegal yang bisa dilakukan menurut ketentuan berbagai pasal dalam Kemenkumham No. 1 ini diantaranya; secara litigasi, paralegal bisa memberikan bantuan berupa pendampingan advokat dari tingkat penyelidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan menjalankan kuasa advokat  terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara. Secara non litigasi bantuan bisa berupa; penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negisoasi, pembersayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan perancangan dokumen hukum.

Purwanto  dalam paparannya menyampaikan, kepercayaan masyarakat terhadap LKBH perguruan tinggi  sebenarnya tinggi. Masyarakat menilai LKBH di kampus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat luas.

Namun masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana berhubungan dengan LKBH kampus. Oleh karenanya LKBH kampus perlu proaktis mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat luas.

Sementara itu,  anggaran yang menopang segala kegiatan  LKBH dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau prasejahtera adalah dari APBN. Namun penyerapan anggaran sampai saat ini masih berkisar pada angka 30% dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, yakni 54 milyar per tahun.  Oleh karenanya sesama LKBH kampus perlu sharing bagaimana manajemen administrasi yang bisa dilakukan agar pencairan anggaran bisa lebih maksimal.

LKBH yang sudah berpengalaman perlu menularkan tata caranya., serta memberikan solusi kendala-kendala yang dialami untuk mendapatkan anggaran dari APBN.

Pertemuan para advokat di kampus UIN Sunan Kalijaga kali ini, selain diisi seminar, dilanjutkan dengan musyawarah besar untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dialami di lapangan, dan mendiskusikan solusi bersama setiap permasalahan yang dialami LKBH kampus seluruh Indonesia ini. (Weni)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved