Kulonprogo

Warga Penghuni Rumah Magersari Kedundang Enggan Pindah KTP

Warga penghuni hunian relokasi magersari di Kedundang, Kecamatan temon, enggan pindah status kependudukan.

Warga Penghuni Rumah Magersari Kedundang Enggan Pindah KTP
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Warga melintas di depan kompleks relokasi magersari di Kedundang Temon yang terpasang spanduk penolakan pindah kependudukan dari penghuni rumah tersebut. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Warga penghuni hunian relokasi magersari di Kedundang, Kecamatan temon, enggan pindah status kependudukan.

Hal ini didasari kekhawatiran warga bakal kehilangan hak-haknya atas janji pemberdayaan kepada warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Para warga bahkan membentangkan berbagai spanduk di lingkungan kompleks perumahan itu sebagai bentuk penyuaraan aspirasinya.

Isi spanduk antara lain menyebut bahwa mereka pendukung penuh pembangunan bandara tersebut namun minta lebih diperhatikan hak-haknya. 

Penghuni kompleks hunian itu merupakan warga terdampak pembangunan NYIA dari golongan kurang mampu.

Ada sekitar 43 kepala keluarga terdampak NYIA yang kini menempati hunian gratis itu sejak beberapa bulan terakhir.

Meski begitu, status kependudukannya belum berubah karena mereka menolak mengubahnya.

Kekhawatiran warga, mereka tidak bisa diikutkan dalam program pemberdayaan yang dijanjikan pemrakarsa pembangunan NYIA, PT Angkasa Pura I.

"Bukannya tidak mau pindah. Kami ingin tinggal di sini tapi tidak diharuskan pindah kependudukan dulu. Kami ingin meminta hak-hak kami dipenuhi dulu," kata seorang warga asal Pedukuhan Kepek, Desa Glagah, Reni pada Tribunjogja.com, Jumat (21/9/2018).

Kegelisahan warga ini didasari tidak adanya kejelasan nasib mereka di hunian tersebut.

Di antaranya, beberapa program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) pun tak lagi mereka dapatkan pascapindah menempati rumah itu.

Termasuk juga bantuan operasional pendidikan (Kartu Indonesia Pintar/KIP) tidak lagi diterima beberapa anak mereka. 

"Magersari kan benar-benar untuk warga kurang mampu yang ngga kuat beli rumah lagi setelah digusur. Tapi kok sekarang malah ngga dapat program jaminan itu lagi," kata Reni.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengaku belum mendengar terkait keluhan warga tersebut.

Selama ini, tidak ada warga yang melaporkan ke pemerintah desa.(*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved