Eko Suwanto: Ayo Wujudkan Pemilu Berbudaya dengan Konsisten Lawan Hoax, Fitnah dan Hate Speech

KPU perlu bersikap tegas menerapkan aturan, tidak hanya sanksi administratif dan denda tetapi juga hukuman berat.

Eko Suwanto: Ayo Wujudkan Pemilu Berbudaya dengan Konsisten Lawan Hoax, Fitnah dan Hate Speech
Istimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dalam diskusi di dewan 

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai insitusi penyelenggara pemilu perlu bersikap tegas menerapkan aturan, tidak hanya sanksi administratif dan denda tetapi juga hukuman berat.

Apabila ada peserta pemilu presiden atau legislatif termasuk calon legislatif (caleg) peserta Pemilu 2019 yang terbukti menebar hoak, fitnah maupun ujaran kebencian, sebaiknya dicoret dari daftar peserta pemilu.

Usulan tersebut mengemuka pada Diskusi Forum Wartawan DPRD DIY Sinergi Melawan Hoak, Fitnah dan Ujaran Kebencian dalam rangka Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat dan Berbudaya, Kamis (06/09/2018), di Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro, dengan narasumber Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah pemilihan kota Yogyakarta Eko Suwanto dan Komisioner KPU DIY, Siti Ghoniyatun.

“Selain aturan, kampanye perlu juga berlandaskan moral dan etika. Harapan kita, KPU dan Bawaslu memberi sanksi jangan tanggung-tanggung. Coret saja kalau terbukti melakukan hoax, fitnah dan hate speech,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Eko Suwanto.

Tentu saja, tindakan tegas dari KPU itu juga harus disertai bukti hukum karena sekarang ini banyak akun palsu.

Yang pasti, dia mendukung keberanian KPU bersikap tegas. Sedangkan para elit politik perlu memberikan teladan.

Menurut dia, yang paling ditakuti oleh calon peserta pemilu adalah bila dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Ibarat lomba lari, apabila sudah dinyatakan TMS maka yang bersangkutan sudah tidak bisa mengikuti perlombaan.

Memang, kampanye adalah upaya legal untuk merebut hati dan pikiran rakyat. Penggunaan sosial media (sosmed) untuk kampanye harus sesuai aturan.

“Sosmed dan lain-lain itu hanya alat yang harus dipandu dengan ideologi Pancasila, norma dan aturan serta etika. Pemilu kita wujudkan bareng bareng agar diselenggarakan dengan gembira sehingga rakyat bisa gunakan hak pilihnya secara berdaulat,” ungkap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.

Ketegasan penerapan aturan tersebut penting dalam rangka mewujudkan Pemilu 2019 yang berintegritas, bermartabat serta berbudaya.

Halaman
123
Editor: ribut raharjo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved