Putut Ingatkan Pemerintah Soal Ekonomi untuk Hajat Hidup Orang Banyak

Pemerintah harus segera mendefinisikan pengertian “hajat hidup orang banyak” seperti yang tertulis dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonsia 1945.

Putut Ingatkan Pemerintah Soal Ekonomi untuk Hajat Hidup Orang Banyak
Istimewa
AM Putut Prabantoro di UAJ Yogyakarta 

Jika ternyata industri telekomunikasi Indonesia dimiliki serta dikuasai oleh non-Negara, dijelaskan lebih lanjut oleh mantan Penasehat Ahli Kepala BPMigas ini, pemerintah harus membeli kembali industri telekomunikasi dengan minimal menguasai 51%.

Mengingat bahwa negara itu bukan hanya pemerintah pusat saja, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga harus memiliki sumber ekonomi tersebut.

Untuk pengelolaannya, industri telekomunikasi itu harus dikelola oleh institusi yang merupakan perkawinan antara BUMN dan BUMD dan BUMDes seluruh Indonesia. Bagaimana mekanisme pembagian saham atau modal itu akan dikaji oleh ahli-ahli ekonomi.

“Hal yang sama misalnya sembako, sawit, elpiji, listrik dll. Listrik selama ini kita sangat tergantung oleh kebijakan PLN. Seharusnya pemerintah daerah dan desa seluruh Indonesia seharusnya memiliki saham atas industri listrik. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin membangun pembangkit listrik tenaga apapun, itu dilaksanakan dengan cara gotong royong, iuran seluruh pemerintah daerah dan dikelola oleh perkawinan antara BUMN, BUMD dan BUMdes. Gotong royong inilah yang menerjemahkan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hasil dari usaha bersama itu akan dinikmati oleh pemerintah seluruh Indonesia dan pengelola yang terdiri dari badan usaha-badan usaha tersebut.” tegas Putut Prabantoro.

Putut Prabantoro, yang juga pemohon judicial review atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini, mengurai lebih lanjut, bahwa untuk mempercepat pemerataan kemakmuran rakyat, pemerintah akan menjual saham industri yang menguasai “hajat hidup orang banyak” itu kepada rakyat melalui Pasar Saham IRI (Indonesia Raya Incorporated) setelah “perkawinan”antar pemerintah atau antar badan usaha terjadi.

“Kedaulatan ekonomi akan tercapai melalui sistem ini. Sehingga, berbagai persoalan mendasar seperti korupsi, ketimpangan sosial, raja kecil, tidak meratanya pembangunan antar daerah, pengangguran dll akan terselesaikan dengan cara ini mengingat sumber ekonomi dikuasai dan penggunaannya akan diawasi oleh seluruh pemerintah dan rakyat. Tujuan akhir kedaulatan negara serta Ketahanan Nasional akan tercapai,” ujarnya. (rls)

Editor: ribut raharjo
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved