Putut Ingatkan Pemerintah Soal Ekonomi untuk Hajat Hidup Orang Banyak

Pemerintah harus segera mendefinisikan pengertian “hajat hidup orang banyak” seperti yang tertulis dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonsia 1945.

Putut Ingatkan Pemerintah Soal Ekonomi untuk Hajat Hidup Orang Banyak
Istimewa
AM Putut Prabantoro di UAJ Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah harus segera mendefinisikan pengertian “hajat hidup orang banyak” seperti yang tertulis dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonsia 1945.

Pendefinisian ini sangat diperlukan dan memiliki nilai strategis untuk menentukan cabang-cabang produksi apa saja yang harus dikuasai oleh negara.

Pendefinisian ini harus dilakukan dengan berangkat pada konteks Ketahanan Nasional. Alasannya adalah, pengertian “hajat hidup orang banyak” ketika pertama kali UUD NRI ini dibuat dan kenyataan pada saat ini sangat berbeda dan berkembang.

Demikian ditegaskan Alumnus Lemhannas - PPSA XXI, AM Putut Prabantoro, penggagas Indonesia Raya Incorporated (IRI) yang hadir sebagai Keynote Speaker dalam seminar nasional di Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Selasa (4/9/2018).

Seminar yang bertajuk “Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas - Tinjauan Hukum, Manajemen dan Ekonomi” juga menghadirkan DR C Kastowo SH. M.hum, dan DR. Y. Sri Susilo SE. MSi yang keduanya dari UAJY danDR. R Agus Trihatmoko SE. MM. MBA dari Universitas Surakarta, serta wartawan senior Ronny Sugiantoro SE. MM sebagai moderator.

Indonesia Raya Incorporated (IRI) adalah sistem pemerataan kemakmuran yang dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional terintegrasi untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Pembangunan ekonomi nasional terintegrasi itu dicapai melalui “perkawinan”antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi. kabupaten/kota dan desa) di mana sumber ekonomi itu berada serta yang mengikutsertakan pemerintah daerah seluruh Indonesia atau juga “perkawinan” antara BUMN dan BUMD dan BUMDes di mana sumber ekonomi itu berada, serta yang melibatkan penyertaan modal dari BUMD dan BUMDes seluruh Indonesia. Sistem pemerataan kemakmuran ini untuk mengkonkretkan frasa “dikuasi negara” seperti yang dimaksud oleh Pasal 33 UUD NRI 1945.

Menurut Putut Prabantoro, pengertian “hajat hidup orang banyak” harus diaktualisasi dengan berpijak pada Ketahanan Nasional, yang merupakan syarat terciptanya Kedaulatan Negara.

Di bidang ekonomi, Ketahanan Nasional terwujud jika ketahanan ekonomi juga tercipta terlebih dulu dan ini harus bisa dilaksanakan bila cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara.

“Pemerintah harus mendefinisikan secara jelas pengertian itu. Karena ketika UUD dibuat, tidak dikenal namanya pulsa. Ternyata kebutuhan akan pulsa, sekarang menempati urutan atas dan penting dalam konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pulsa harus dimasukkan dalam daftar hajat hidup orang banyak. Sebagai konsekuensinya adalah, industri telekomunikasi di Indonesia harus dimiliki negara.” tegas Putut Prabantoro.

Halaman
12
Editor: ribut raharjo
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved