Sleman
DPRD Sleman Ingin Peserta Lelang yang Mendaftar Punya Basic di Bidang yang Sama
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman harus selektif dalam menyaring calon peserta yang mendaftarkan lelang jabatan.
Penulis: rid | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM - Seiring dibukanya lelang jabatan eselon II untuk posisi Kepala DLH dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman ingin orang-orang yang menempati dua posisi tersebut telah memiliki kemampuan sesuai dengan dua bidang itu.
Karena jika tidak sesuai dengan bidangnya, DPRD menganggap akan terjadi kesulitan saat menjalankan perannya sebagai Kepala DLH dan Kominfo yang baru.
Baca: Lelang Jabatan Pemkab Sleman Masih Sepi, Sekda ingin Calon yang Punya Jiwa Kepemimpinan
Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman harus selektif dalam menyaring calon peserta yang mendaftarkan lelang jabatan.
Ia menilai hal itu untuk memastikan dua orang yang nantinya menduduki jabatan itu betul-betul sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
Diungkapkannya pula, bahwa Pemkab telah melakukan kaderisasi untuk menempati jabatan-jabatan seperti Kepala Dinas.
Menurutnya, hal itu sebagai wujud dari jenjang karir seorang pegawai dan nantinya dapat menempatkan seseorang ke posisi yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing.
"Cari yang sesuai bidang dan kriterianya, jangan misalnya untuk (Dinas) Kominfo terus ada seseorang dari Bappeda atau (Dinas) PU masuk situ. Karena kredibilitas seseorang itu harus sesuai basicnya, kan bisa kurang menguasai kalau tidak sesuai dengan kompetensinya nanti," katanya saat ditemui Tribunjogja.com di ruang kerjanya, Rabu (5/9/2018).
Baca: Wujudkan ASN yang Bersih dalam Melayani, Pemkab Sleman Gelar Lomba MTQ untuk ASN
Disinggung mengenai adanya rangkap jabatan dalam lingkup Pemkab Sleman, Haris menyebut hal itu juga harus dijadikan perhatian.
Mengingat hal itu dapat membuat Kabupaten Sleman terkesan belum siap dalam menata dan menjalankan roda pemerintahannya.
"Jangan sampai ada rangkap jabatan dan kalau memang terpaksa ya jangan diambilkan dari OPD yang lain. Diharapkan orang dipilih sesuai dengan basic dan kemampuan di bidangnya," pungkasnya. (*)