Kota Jogja

Pemkot Yogyakarta Anggarkan Rp 56 miliar dalam APBD P untuk Bayar Terminal Giwangan

Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan Rp 56 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2018 untuk membayar ganti rugi terkait Terminal Giwangan

Pemkot Yogyakarta Anggarkan Rp 56 miliar dalam APBD P untuk Bayar Terminal Giwangan
TRIBUNJOGJA.COM / Hening Siswanto
Suasana terminal giwangan 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan Rp 56 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2018 untuk membayar ganti rugi terkait Terminal Giwangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono, Senin (3/9/2018).

"Kalau penganggarannya disesuaikan dengan putusan MK yakni Rp 56miliar. Rencananya langsung dibayarkan tahun ini. Sebagian ke BNI, sebagian ke PT Perwita Karya," terangnya.

Baca: Traveloka Gandeng Kemenhub Tingkatkan Fasilitas Terminal Giwangan

Sebelumnya, pada saat rapat paripurna terkait pembayaran ganti rugi ke PT Perwita Karya perihal Terminal Giwangan, terdapat 22 suara menyatakan setuju untuk masuk dalam penganggaran, 3 suara tidak setuju, dan 1 suara abstain.

Salah satu anggota dewan yang menyerukan ketidaksetujuannya adalah Antonius Fokki Ardiyanto.

Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembangunan Terminal Giwangan, awalnya melalui lelang investasi dan atas persetujuan DPRD Kota Yogyakarta serta mempercayakan pada pihak ketiga dengan kompensasi pengelolaan selama 30 tahun sejak 2002 melalui PT Perwita Karya.

"Namun karena beberapa hal, maka pada 2009, Pemerintah Kota memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan terminal dan memutus kontrak secara sepihak dari PT Perwita Karya tidak dengan persetujuan rapat paripurna DPRD seperti yang dilakukan di awal kerja sama," bebernya.

Pemutusan kontrak tersebut, lanjutnya, diselesaikan di pengadilan dan Pemerintah Kota berkewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar kepada PT Perwita Karya.

Baca: Prajurit Kodim Yogya Gerebek Sampah Pasar Giwangan

"Ganti rugi Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 56 M tersebut yang menjadi pertanyaan besar terkait komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensejahterakan dan memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Atas dasar itu, Fokki menyayangkan sekaligus mempertanyakan sikap Pemerintah Kota yang menggantungkan sumber dana untuk membayar ganti rugi tersebut dari APBD.

"Tidak ada perintah dari risalah keputusan PK MA yang harus dibayar oleh APBD Kota Yogyakarta," ungkapnya.

Ia juga menambahkan, tidak adanya jaminan saat sertifikat yang digadaikan ke BNI kembali ke Pemerintah Kota.

Fokki mengungkapkan, bahwa dalam proses pembangunan terminal giwangan, PT Perwita Karya menggadaikan sertifikat tersebut ke BNI atas persetujuan Wali Kota.

"Tidak adanya putusan PTUN yang memaksa diambil kebijakan untuk dianggarkan dalam APBD dalam membayar keputusan hukum dari Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, beberapa hal ini perlu disampaikan untuk melindungi uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik," bebernya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved