Bantul

Pemkab Bantul Anggarkan Rp 270 Juta untuk Standarisasi Produk UKM

Lewat anggaran standarisasi produk ini, pengusaha dari sektor industri kreatif mampu berkembang dan dapat memaksimalkan pemasaran.

Pemkab Bantul Anggarkan Rp 270 Juta untuk Standarisasi Produk UKM
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL- Anggaran sebanyak Rp 270 juta untuk standarisasi produk pelaku usaha Kecil menengah (UKM) disiapkan oleh Pemkab Bantul melalui Dinas Perindustrian Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi.

Dana ini sengaja dianggarkan untuk mereka, para pelaku UKM, sebagai stimulan, terutama bagi pengusaha kecil dan lemah dalam proses pengurusan standarisasi produknya.

Baca: Tidak Lama Lagi, Pemkab Bantul Bakal Bangun Toilet Berstandar Internasional

"Anggaran standarisasi produk ini ditujukan bagi pengusaha yang akan mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikasi halal, pengurusan PIRT dan sebagainya. Alokasi anggaran ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," kata Kepala Dinas Perindustrian UKM dan Koperasi Pemkab Bantul, Drs Sulistyanto,MPd, Minggu (02/9/2018).

Melalui anggaran dana ini, pihaknya ingin membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya mendorong pengusaha lemah untuk maju, tetapi pemerintah juga berusaha memfasilitasi dan membantu meski hanya skala kecil.

Sulistyanto berharap lewat anggaran standarisasi produk ini, pengusaha Bantul terutama pengusaha dari sektor industri kreatif mampu berkembang dan dapat memaksimalkan pemasaran.

Hal ini karena ada perlindungan dari karya ciptanya, serta jaminan kualitas produk.

"Terkait HAKI, sikap pengusaha di Bantul beragam. Ada yang mereka dengan semangat mengurus HAKI untuk mematenkan hasil ciptaannya supaya tidak ditiru oleh orang lain. Namun adapula pengusaha justru sengaja tidak mematenkan produknya dengan alasan tertentu. Misalnya seorang pengusaha tidak mempermasalahkan produknya ditiru dengan alasan supaya produknya lebih terkenal. Jadi orang lain boleh meniru karyanya dengan membuat produk KW (tiruan) tetapi jika konsumen menginginkan yang asli atau origininal, mereka pasti mencari perajin awal," terang dia.

Sementara itu, mengenai anggaran standarisasi produk, seorang pengusaha handycraft asal Krebet Pajangan Bantul, Haryono mengaku langkah yang ditempuh pemerintah Bantul sebagai upaya mendorong pengusaha supaya memiliki produk yang berdaya saing dianggap sesuatu yang positif.

Baca: Dinas Pariwisata Bantul Targetkan 3 Ribu Wisatawan Berkunjung ke Laguna Depok

"Ini menandakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan tidak hanya sekadar memberikan himbauan, tetapi memberikan langkah dan usaha nyata kepada pengusaha kecil," tuturnya.

Meski demikian, Haryono mengeluhkan lamanya waktu tunggu pengusaha ketika hendak melakukan pengurusan standarisasi HAKI maupun sertifikasi Halal.

"Pengurusan standarisasi HAKI maupun sertifikasi Halal ini lama. Namun ini kan problem kebijakan pusat, bukan daerah," jelas dia. (*)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved